Industri Kopi Tumbuh, Dukungan Pemerintah Masih Tertinggal

banner 468x60

Portalika.com [YOGYAKARTA] – Industri kopi Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas masyarakat dan geliat bisnis kedai kopi. Tanpa dukungan serius pemerintah, penguatan sektor hilir berisiko tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama di sektor hulu.

Pemerintah dituntut hadir membangun ekosistem industri kopi, mulai dari budidaya, pengolahan, peningkatan mutu, pendidikan sumber daya manusia (SDM), hingga pemasaran.

banner 300x250

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Membangun Hilirisasi Kopi Nusantara: Dukungan Para Pemangku Kepentingan terhadap Industri Hilir Kopi Indonesia pada rangkaian Malioboro Coffee Night #6 di area Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro 55, Yogyakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, mengingatkan perkembangan industri kopi selama ini lebih banyak digerakkan kreativitas masyarakat ketimbang kebijakan pemerintah.

“Kita ini mengikuti pasar, bukan mendesain pasar. Pemerintah belum hadir secara serius. Kopi mengalami booming karena kreativitas masyarakat. Karena itu, peran pemerintah harus lebih serius,” tegasnya.

Menurut Yan, kopi bukan komoditas baru bagi Indonesia. Kopi Menoreh dan Merapi, misalnya, telah lama berkembang sebagai potensi perkebunan di DIY.

Persoalannya sekarang bukan sekadar mengenalkan kopi kepada pasar, melainkan bagaimana pemerintah memperkuat komoditas tersebut agar berkembang menjadi kekuatan ekonomi perkebunan dan perdagangan.

BACA JUGA  Tingkatkan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, KAI Daop 6 Yogyakarta Bersama Satlantas Polresta Surakarta Gelar Sosialisasi

Pemerintah, lanjutnya, harus memberikan pendampingan nyata kepada kelompok tani kopi. Penguatan kapasitas petani, peningkatan kualitas produksi, serta kemampuan mengelola usaha perkebunan perlu menjadi perhatian.

Ia juga menyoroti masih rendahnya kapasitas SDM di lingkungan pemerintah dalam memahami dan mengembangkan sektor perkopian.

Yan menilai pengembangan kopi Merapi tidak semata-mata berorientasi ekonomi. Budidaya kopi juga memiliki dimensi ekologis karena dapat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan kawasan lereng Merapi.

“Pengembangan kopi Merapi juga bagian dari menyelamatkan ekologi. Ini harus dilihat sebagai kepentingan ekonomi sekaligus lingkungan,” ujarnya.

Ia menegaskan DPRD DIY siap mendorong dukungan politik anggaran untuk pengembangan komoditas kopi. Pemerintah daerah perlu menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Hilirisasi kopi di DIY sebenarnya sudah hampir selesai dibangun oleh kreativitas masyarakat. Sekarang pemerintah harus masuk dengan dukungan yang lebih konkret. Politik anggaran akan kita dukung,” katanya.

Sementara itu, dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Instiper Yogyakarta, Dina Mardhatillah STP, MSi, PhD menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai fondasi penguatan industri kopi nasional.

Salah satu langkah yang dikembangkan adalah Sekolah Kopi Nusantara (SKN) di Instiper Yogyakarta. Program yang diluncurkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada 5 September 2026 tersebut diinisiasi Instiper, AKPY Stiper, dan Dewan Kopi Indonesia (Dekopi).

BACA JUGA  Berbagi Kebahagiaan, Ahmad Luthfi Nyoto Bareng Anak Difabel, Pemilik Warung Berikrar Jadi Sahabat Difabel

SKN dirancang membangun ekosistem pendidikan kopi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kurikulumnya mencakup budidaya tanaman kopi, pengolahan pascapanen, pengendalian mutu, penyangraian (roasting), penyeduhan (brewing), keterampilan barista, hingga bisnis dan rantai nilai kopi.

“Kami merancang kurikulum yang bertumbuh. Peserta bisa memulai dari pelatihan keterampilan, kemudian melanjutkan ke pendidikan formal. Jadi, pendidikan kopi tidak berhenti pada pelatihan singkat,” jelas Dina.

Pendidikan tersebut dikembangkan melalui dua jalur. Jalur nonformal meliputi Micro Skill Program selama 3–5 hari, Applied Coffee Skills selama 10–12 hari, serta Professional Coffee Academy selama 10–12 minggu.

Sementara jalur formal disiapkan melalui jenjang pendidikan vokasi dan akademik, mulai D1, D3 hingga S1.

Dalam pembelajaran, SKN menerapkan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori. Pendekatan ini dimaksudkan agar lulusan tidak hanya memahami pengetahuan tentang kopi, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dan kemampuan mengembangkan usaha.

Dengan demikian, kebutuhan industri tidak hanya dipenuhi oleh tenaga kerja di sektor hilir seperti barista dan pengelola kedai, tetapi juga tenaga terampil di bidang budidaya, pascapanen, pengolahan, pengendalian mutu, dan bisnis kopi.

Dari perspektif industri perkebunan, pengelola Agrowisata Banaran PTPN Regional 3 Jawa Tengah, Widya Banu Aji, menjelaskan perkembangan bisnis kopi membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Kopi yang semula dipandang sebagai komoditas perkebunan biasa kini semakin memiliki nilai ekonomi melalui pengembangan bisnis hilir.

BACA JUGA  Jasa Raharja Raih Dua Penghargaan IDTI Awards 2026 atas Transformasi Digital Berorientasi Masyarakat

Agrowisata Banaran sendiri mengembangkan sekitar 32 hektare lahan guna mendukung pengembangan sektor hulu perkebunan kopi. Penguatan kebun menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan bahan baku industri pengolahan dan bisnis.

Diskusi yang dimoderatori Direktur Tata Bumi Coffee Academy, Agus Prasetia, tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi kopi tidak bisa dibangun secara parsial. Penguatan kebun tanpa pengolahan akan membatasi nilai tambah, sementara pertumbuhan kedai dan bisnis kopi tanpa fondasi produksi yang kuat berpotensi menciptakan ketergantungan pasokan.

Industri kopi nasional membutuhkan keterhubungan antara petani, lembaga pendidikan, pelaku usaha, industri perkebunan, dan pemerintah. Kreativitas masyarakat telah membuka pasar dan membangun budaya kopi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut memberikan nilai tambah hingga ke tingkat petani.

Pemerintah tidak boleh terus berada di belakang dinamika pasar. Dukungan kebijakan, pendampingan petani, penguatan SDM, serta keberpihakan anggaran menjadi ujian keseriusan dalam membangun industri kopi Nusantara yang berdaya saing dan berkelanjutan. (Yuliantoro/*)

Komentar