Komisi IX DPR RI ke ATMI, Astrid Tegas Lingkungan Kerja Harus Terbebas dari Perundungan dan Intoleransi

banner 468x60

Portalika.com [SURAKARTA] – Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta, Jumat, 20 November 2026.

Kunjungan tersebut membahas penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta upaya meningkatkan perlindungan pekerja di lingkungan industri.

banner 300x250

Kunjungan dalam rangka pengawasan penerapan K3 di sektor industri tersebut dipimpin Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr Hj Nihatayatul Wafiroh, MA. Rombongan juga diikuti Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene dan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.

Astrid menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif.

Menurut Astrid, perlindungan pekerja tidak cukup hanya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan maupun pemenuhan aspek teknis keselamatan kerja. Lebih dari itu, lingkungan kerja juga harus terbebas dari praktik perundungan, intoleransi, dan segala bentuk kekerasan.

“Pemerintah Kota Surakarta merasa sangat senang karena ada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terhadap fokus kesehatan dan keselamatan kerja. Selama ini kami sudah banyak berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan pekerja. Namun, lebih dari itu, kami juga ingin memastikan lingkungan kerja yang baik dan sehat, tidak hanya dari sisi teknis dan operasional, tetapi juga bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan,” ujar Astrid.

BACA JUGA  Mahasiswa KKN Unisri Adakan Sosialisasi Daur Ulang Botol Plastik Guna Mengurangi Populasi Sampah Di SDN 02 Rejosari

Astrid menegaskan, Pemkot Surakarta ingin memastikan perlindungan masyarakat dapat menjangkau seluruh ruang kehidupan, termasuk lingkungan industri dan tempat kerja.

Dengan demikian, pekerja dapat menjalankan aktivitasnya secara aman sekaligus mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat.

Ia berharap seluruh unsur yang terlibat dalam dunia ketenagakerjaan, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga organisasi pekerja, dapat terus memperkuat kolaborasi.

“Kami berharap seluruh pekerja bisa ter-cover dan terlindungi dengan baik. Tadi juga terlihat ada serikat pekerja serta organisasi yang mendukung, seperti Apindo dan lainnya. Semoga kolaborasi yang baik ini dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi pekerja di Kota Solo,” tambahnya.

BACA JUGA  Hadiri Manaqib Qubra di Cilacap, Gus Yasin Minta Doa Ulama untuk Bangsa

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Nihatayatul Wafiroh, menjelaskan kunjungan kerja dilakukan di tiga daerah, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Khusus di Surakarta, rombongan mengunjungi ATMI untuk melihat keterpaduan pendidikan, pelatihan, dan produksi, sekaligus mengawasi penerapan K3.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bagian dari persiapan Komisi IX DPR RI dalam membahas pembaruan regulasi K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

“Undang-undang K3 kita ini sudah ada sejak tahun 1970 dan belum diubah hingga sekarang. Sudah sekitar 60 tahun undang-undang kita belum berubah, sehingga sudah tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan perkembangan yang ada sekarang. Bahkan, ketentuan sanksinya masih sangat jauh dari komprehensif. Karena itu, kami mendengarkan masukan dari serikat pekerja, Apindo, dan ATMI tentang apa yang harus dilakukan untuk K3,” kata Nihatayatul.

Selain aspek K3, rombongan juga mengapresiasi model pendidikan dan pelatihan yang diterapkan ATMI. Sistem pembelajaran yang memadukan 70 persen praktik dan 30 persen teori dinilai dapat membekali peserta didik dengan keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

BACA JUGA  Siap-Siap Bagi 3 Menteri, KPK Dalami Pemerasan TKA di Era Menaker Sebelumnya

Nihatayatul menilai pola tersebut penting untuk mempersiapkan lulusan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan dan kesiapan untuk bekerja. Komisi IX DPR RI, lanjutnya, akan mendorong model serupa agar dapat menjadi contoh bagi SMK dan lembaga pelatihan kerja (PLK) lainnya.

“Kita akan mendukung ini dan mendorong SMK-SMK yang ada untuk melakukan hal serupa. Ini juga bisa menjadi percontohan bagi PLK-PLK yang ada,” ujarnya.

Komisi IX DPR RI juga mencermati sejumlah aspek penerapan K3 di lingkungan ATMI, mulai dari kesesuaian kondisi lantai, penggunaan pakaian kerja oleh peserta didik, hingga pencegahan perundungan.

Evaluasi tersebut diperlukan agar keselamatan tidak hanya menjadi bagian dari prosedur, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas pendidikan dan pelatihan. (Ariyanto)

Komentar