Portalika.com [SURAKARTA] – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 sebagai Terbaik II kategori Pemerintah Kota tingkat nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Penghargaan diterima Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, di Kantor BPS RI, Rabu, 11 November 2026 malam. Dalam kategori pemerintah kota, Surakarta menempati posisi kedua setelah Kota Bandung.
Sementara posisi ketiga diraih Kota Tanjungpinang. Capaian ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemkot Surakarta dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral dan membangun tata kelola data pemerintahan yang berkualitas.
Astrid hadir didampingi Kepala BPS Kota Surakarta, Ratna Setyowati. Ia menyampaikan penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin serius dalam mengelola dan memanfaatkan data sebagai dasar pembangunan.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi kami. Yang paling penting bukan hanya bagaimana pemerintah mampu mengumpulkan data, tetapi bagaimana data tersebut benar-benar digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Astrid.
Menurutnya, kualitas data memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi diperlukan agar setiap program pemerintah disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar perkiraan.
“Kami ingin memastikan budaya kerja berbasis data semakin kuat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama, mulai dari proses pengumpulan, pemutakhiran, validasi hingga pemanfaatannya. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Penghargaan Anindhita Wistara Data merupakan bentuk apresiasi BPS RI kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atas capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Evaluasi tersebut menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi.
Pada 2026, EPSS diikuti 91 kementerian/lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 507 dari 514 pemerintah kabupaten/kota atau sekitar 98,63 persen.
Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas tata kelola statistik sektoral.
Astrid juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Surakarta dan BPS dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan keseragaman standar, kualitas, serta keterpaduan data yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Ke depan, kolaborasi dengan BPS akan terus kami perkuat. Kami berharap data yang dikelola pemerintah tidak hanya menjadi kebutuhan internal birokrasi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang terbuka, bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Inilah bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan berbasis bukti,” tandasnya.
Raihan Terbaik II Anindhita Wistara Data 2026 ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemkot Surakarta dalam mengembangkan ekosistem data yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan kota berjalan lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran. (Ariyanto)
Komentar