Portalika.com [SEMARANG] – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta peserta simulasi Disaster Recovery Plan (DRP) Data Center Provinsi Jawa Tengah serius dan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan. Ini dikarenakan gangguan dan ancaman dalam dunia teknologi informasi tidak mengenal ruang dan waktu.
Hal itu disampaikan Sekda, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen, dalam Simulasi DRP, di Data Center Kominfo, Komplek BPSDMD Srondol, Rabu, 26 November 2025. Simulasi ini diikuti oleh petugas pengelola siber sejumlah OPD di Pemprov Jateng.
“Kita memahami gangguan, ancaman, di semua lini itu ada. Kalau gangguan secara fisik saja, kita ada safety briefing. Butuh simulasi supaya tidak bingung dan tidak gaduh,” tegas Sekda.
Simulasi untuk mengatasi gangguan pada sistem siber, kata Sumarno, bertujuan supaya langkah yang dilakukan menjadi terpadu. Terlebih, dalam sistem informasi, gangguan dan ancaman tidak terlihat dan tidak mengenal waktu.
“Ke depan kalau ada kejadian tidak muncul lagi piya piye, langkahnya adalah respon cepat, bagaimana menghentikan, bagaimana merecovery. Kalau tanpa simulasi, tentu saja kita gagap,” ujar Sumarno.
Dicontohkan, pada simulasi kebencanaan fisik, ada perintah berkumpul di satu titik. Setelah itu mengikuti arahan bergerak kemana. Dalam teknologi informasi pun sama, respon cepat juga harus dilakukan secara terpadu.
“Saya harap teman-teman mengikuti simulasi ini dengan sungguh-sungguh. Harapannya, tidak terjadi gangguan, kalaupun ada, langkah tanggap cepat sudah bisa dilaksanakan,” pungkas Sumarno.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi mengatakan, DRP merupakan rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang terencana untuk memulihkan sistem, data, dan infrastruktur IT setelah insiden besar seperti bencana alam, serangan, atau kegagalan sistem. Simulasi DRP diselenggarakan sebagai bagian dari pemenuhan sertifikasi ISO pengelolaan data center.
Selama satu tahun sekali, jelas Agung, diselenggarakan DRP terutama untuk OPD yang memiliki data kritis, misalnya Dinas Pendidikan untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), atau data-data penting pada Bappeda.
“Pada OPD dengan data kritis, kita lakukan simulasi sehingga jika ada ancaman serius tidak mengganggu data yang terhimpun,” ujarnya. (*)
Editor: Suryono
Komentar