Portalika.com [TRENGGALEK, JAWA TIMUR] – Sebagai upaya memperkuat sinergi antar instansi serta mengoptimalkan pemanfaatan data keimigrasian berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Kantor imigrasi kelas II Non TPI (Kantor Imigrasi) Ponorogo menyelenggarakan kegiatan sosialisasi layanan data keimigrasian di wilayah Trenggalek, Selasa, 10 November 2026.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Bukit Jaas Permai ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman instansi pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai mekanisme akses serta pemanfaatan data keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo yang diwakili Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Muhammad Hari Ariyansyah, menekankan pentingnya menjalin koordinasi dan kerja sama lintas instansi demi memperkuat integrasi informasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas setiap instansi.
Mengusung tema “Akses Terkelola, Data Terjaga, Sinergi Terpelihara”, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Dandy Herlambang, menjelaskan berbagai aspek Layanan Data Keimigrasian, mulai dari dasar hukum, mekanisme permohonan data, registrasi akun pengguna, proses verifikasi, hingga jenis data yang dapat diakses oleh instansi pengguna sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Layanan Data Keimigrasian merupakan layanan berbasis digital yang berfungsi sebagai sarana bagi instansi dan/atau lembaga pemerintah dalam memperoleh data keimigrasian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Melalui Layanan Data Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menyediakan akses data keimigrasian yang cepat, tepat, aman, dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan informasi instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pengelolaan akses dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, sehingga pemanfaatan data dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.
Kantor Imigrasi Ponorogo terus mendorong penguatan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna mendukung penyelenggaraan layanan keimigrasian yang profesional, dan transparan.
Sinergi yang terbangun diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan perlindungan masyarakat. (Rudi sukamto)
Komentar