Atasi Ketergantungan Pangan Sehat Di Kota Solo, Gita Pertiwi Tawarkan Ini…

banner 468x60

Portalika.com [SURAKARTA] – Di tengah ancaman krisis gizi ganda yang menghantui anak-anak sekolah mulai dari obesitas hingga stunting, Kota Solo, Jateng juga menghadapi tantangan struktural yang unik yaitu ketergantungan suplai pangan dari daerah lain. Kota Solo termasuk daerah dengan produksi pangan rendah, karena lahan yang terbatas di wilayah perkotaan.

Siaran pers dari Gita Pertiwi (GP) menyebutkan tingginya permintaan untuk warga Kota Solo, ditambah lagi dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah berakibat pada ketergantungan pada pasokan pangan yang sehat dari luar daerah.

banner 300x250

Melalui sinergi antara wilayah urban (Solo) dan peri-urban (Sukoharjo dan Boyolali) ini, diharapkan keamanan pangan bagi anak-anak sekolah, baik dalam bentuk camilan maupun makan besar, dapat lebih terjamin.

“Dengan demikian, Solo tidak hanya menyelesaikan masalah ketiadaan lahan pertaniannya, tetapi justru mengubah keterbatasannya menjadi kekuatan kolaborasi regional yang menjamin hak anak atas pangan sehat, demi menyongsong ketahanan pangan dan Indonesia Emas 2045,” sebut siaran pers itu.

Merespons urgensi ini, sebuah inisiatif besar bertajuk “Membangun Kerja Sama Urban dan Peri-Urban untuk Suplai Pangan Sehat di Sekolah” digelar di Hotel Dana, Solo, Kamis 18 Desember 2025. Forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan langkah konkret mempertemukan pemerintah, akademisi, dan petani untuk merancang ulang arsitektur pangan kota yang lebih tangguh dan berkeadilan.

Urgensi penataan ulang sistem pangan ini didasarkan pada data kesehatan siswa yang mengkhawatirkan. Berdasarkan asesmen status gizi di 11 sekolah pilot pada tahun 2025, tercatat 14,4% siswa mengalami obesitas dan 17% mengalami gizi lebih, sementara angka stunting nasional masih menjadi perhatian di angka 14%.

Masalah ini diperparah oleh kondisi kantin sekolah yang selama ini kerap terabaikan; dikelola seadanya oleh penjaga sekolah dengan menu yang tinggi gula, garam, dan lemak, serta minim higienitas. Oleh karena itu, penyediaan pangan sehat di sekolah melalui kantin, katering, maupun program MBG membutuhkan sistem suplai yang tidak hanya lancar, tetapi juga menjamin kualitas nutrisi sejak dari hulu.

Integrasi Wilayah
Kunci solusi yang ditawarkan dalam forum ini adalah penguatan rantai pasok melalui integrasi wilayah Urban (Solo sebagai konsumen) dan Peri-Urban (daerah penyangga sebagai produshulu

Riset Food Flow yang dilakukan oleh P4GKM Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2025 memetakan, bahwa kebutuhan komoditas hortikultura di sekolah-sekolah Solo belum terpenuhi secara optimal oleh suplai lokal yang terkoordinasi.

Riset tersebut mengidentifikasi potensi spesifik wilayah penyangga: Kabupaten Boyolali memiliki kapasitas besar untuk menyuplai berbagai jenis sayuran, sementara Kabupaten Sukoharjo sangat potensial sebagai pemasok buah-buahan dan bumbu.

Kolaborasi ini didorong untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan tidak jelas, menggantikannya dengan mekanisme pengadaan yang melibatkan agregator lokal seperti Koperasi Petani Millenial Sukoharjo dan Koperasi Pemasaran APOLI Boyolali.

GP sebagai organisasi yang telah lama mengadvokasi konsep Kota Cerdas Pangan (Food Smart City), memainkan peran sentral dalam model integrasi ini. Sejak 2019 hingga 2025, GP bersama Pemerintah Kota Solo telah mendampingi 11 sekolah pilot untuk menerapkan standar Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak (KSSRA).

Lebih jauh, GP telah menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan (regenerative agriculture) di wilayah peri-urban (Wonogiri, Klaten, Sukoharjo) untuk memulihkan kualitas tanah dan memastikan produk yang dihasilkan bebas dari cemaran berbahaya.

Prinsip ini selaras dengan visi Kota Cerdas Pangan Kota Solo yang tidak hanya fokus pada ketersediaan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan akses pangan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Ke depan, model kerja sama ini diharapkan dapat dilembagakan melalui kebijakan yang kuat, seperti Surat Edaran Bersama lintas kementerian maupun regulasi daerah yang mewajibkan sekolah mengadopsi standar pangan sehat.

Dalam roadmap pengadaan pangan sehat yang disusun, sekolah tidak lagi berjalan sendiri, melainkan terhubung langsung dengan produsen pangan olahan maupun segar di wilayah peri-urban melalui lembaga agregator yang profesional. (Iskandar)

Komentar