Pemkot Solo, Pimpinan Daerah dan Para Tokoh Deklarasikan Jadi Kota Toleransi di Mimika

banner 468x60

Portalika.com [SURAKARTA] – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menjadi bagian dari penguatan komitmen nasional dalam merawat toleransi dan keberagaman melalui Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia yang menjadi hasil konferensi, Senin, 16 November 2026.

banner 300x250

Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, mengikuti rangkaian konferensi yang mempertemukan para pimpinan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, akademisi, komunitas, serta berbagai unsur masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.

Deklarasi Mimika dibacakan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan ditandatangani para pimpinan daerah serta pemangku kepentingan yang hadir.

BACA JUGA  Ketum PPP Terpilih Sebut Gus Yasin Jadi Sekjen

Kesepakatan tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai gerakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Deklarasi tersebut memuat delapan poin kesepakatan dan 11 komitmen bersama. Beberapa di antaranya mencakup penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, pencegahan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender, maupun identitas sosial, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan.

Selain itu, deklarasi mendorong optimalisasi peran FKUB dan forum lintas masyarakat sebagai ruang dialog, penguatan pendidikan toleransi bagi generasi muda, pengembangan kebijakan publik yang tidak diskriminatif, serta perluasan jejaring kota dan kabupaten toleran di Indonesia.

BACA JUGA  14 Tim Mobil Legens Bentrok di MEC Cup 2026 Unisri

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem toleransi dan tata kelola pemerintahan yang harmonis.

Praktik baik dalam menjaga keberagaman di berbagai daerah diharapkan dapat dikembangkan dan direplikasi secara lebih luas.

Keikutsertaan Surakarta dalam KKT II 2026 menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus berbagi pengalaman dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif. Surakarta sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat sebagai salah satu landasan kebijakan dalam menjaga kerukunan dan melindungi keberagaman.

BACA JUGA  Apresiasi Masyarakat, Polda Jateng Fokus Pelayanan Tempat Wisata dan Arus Balik

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui berbagai upaya pemerintah daerah, mulai dari optimalisasi peran FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), hingga penyelenggaraan kegiatan budaya yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Deklarasi Mimika diharapkan tidak berhenti sebagai kesepakatan dalam forum konferensi, tetapi menjadi pijakan bagi seluruh pemerintah daerah untuk menerjemahkan nilai toleransi ke dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari.

Melalui kolaborasi lintas daerah dan seluruh elemen masyarakat, penguatan toleransi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta memberikan kesempatan dan perlindungan yang setara bagi setiap warga negara. (Ariyanto)

Komentar