Portalika.com [MIMIKA, PAPUA TENGAH] – Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, memaparkan strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam membangun ekosistem toleransi berkelanjutan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan akulturasi budaya.
Paparan tersebut disampaikan Astrid saat menjadi narasumber dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 16 November 2026.
Dalam rangkaian konferensi tersebut, para peserta juga menandatangani Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia.
Deklarasi ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, menghormati keberagaman, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam materi bertajuk Membangun Ekosistem Toleransi Berkelanjutan: Tata Kelola, Regulasi, dan Akulturasi Budaya Kota Surakarta, Astrid menjelaskan toleransi menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kota Surakarta.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi RPJMD 2025–2029, yakni gotong royong mewujudkan Surakarta yang berbudaya, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Toleransi bukan sekadar bagaimana kita hidup berdampingan dalam perbedaan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan setiap warga mendapatkan hak yang sama, saling menghormati, dan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Astrid.
Astrid menjelaskan, Pemkot Surakarta membangun harmoni budaya melalui empat nilai utama, yakni keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman, dan meminimalisasi konflik sosial.
Nilai-nilai tersebut diperkuat dengan lima pilar tata kelola modern, yaitu toleransi, multikulturalisme, inklusivitas, kesetaraan, dan antikesenjangan.
Dalam aspek regulasi, Pemkot Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan Perda Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
Pemkot juga memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat serta Perwali Nomor 20 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2023.
Selain itu, Pemkot tengah membahas rancangan Perwali tentang pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2025 yang telah memasuki tahap sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Regulasi menjadi fondasi penting agar toleransi tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas. Pemerintah harus hadir untuk melindungi hak masyarakat, memberikan kepastian, sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan,” jelasnya.
Selain regulasi, Astrid memaparkan penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan DPPI di tingkat Kota Surakarta.
Pemkot juga membentuk Forum Silaturahmi Tokoh Agama di tingkat kecamatan dan kelurahan, Pusat Internalisasi Nilai Pancasila Kota Surakarta, serta memberikan dukungan hibah bagi lembaga keagamaan untuk pemberdayaan masyarakat.
Dari sisi capaian, Astrid menyampaikan bahwa Surakarta menempati peringkat ke-17 nasional dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 dengan skor 5,577. Sementara itu, pada variabel regulasi, Surakarta memperoleh skor sempurna 7,00 dan menempati peringkat ketujuh nasional.
Surakarta juga menjadi salah satu dari enam kota di Indonesia yang telah memiliki Perda tentang Toleransi. Atas berbagai upaya tersebut, Surakarta meraih peringkat kedua Harmony Award kategori Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah tingkat kota.
Menurut Astrid, membangun toleransi tidak cukup hanya melalui regulasi dan penguatan kelembagaan. Pemerintah juga perlu menghadirkan ruang perjumpaan yang memungkinkan masyarakat saling mengenal, berinteraksi, dan menghargai perbedaan.
“Surakarta memiliki kekuatan budaya yang menjadi modal penting dalam merawat kerukunan. Melalui tradisi dan kegiatan budaya, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bertemu, berinteraksi, dan membangun rasa kebersamaan,” ungkapnya.
Astrid mencontohkan Grebeg Sudiro dan Kirab Bothekan Tegalharjo sebagai praktik baik akulturasi budaya di Kota Surakarta. Kedua kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur budaya dan masyarakat sekaligus memperkuat kohesi sosial.
Ke depan, Pemkot Surakarta akan terus memperkuat pemetaan kerawanan dan aspirasi masyarakat di 54 kelurahan. Implementasi regulasi toleransi juga akan ditingkatkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik, disertai penguatan respons terhadap aduan serta potensi intoleransi.
Astrid menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, FKUB, FPK, tokoh agama, komunitas, dan generasi muda menjadi kunci untuk memperluas pendidikan keberagaman serta menciintoleransig yang inklusif. (Ariyanto/*)











Komentar