Portalika.com [TRENGGALEK, JAWA TIMUR] – Proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Trenggalek Tahun anggaran 2026 masih berada pada tahap awal.
Hingga pertengahan Maret, sebagian besar paket masih sebatas Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan belum memasuki tahap tender. Berdasarkan data Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dari seluruh RUP yang telah diunggah perangkat daerah, baru sekitar 22 paket tender dan 1 paket seleksi yang siap diproses lebih lanjut.
Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Trenggalek, Suprihadi mengatakan, paket yang sudah masuk didominasi jasa konstruksi serta satu paket jasa konsultasi dari Dinas Pendidikan.
“Progres sampai saat ini kami sudah mengumumkan setelah menerima pelimpahan dari Dinas Pendidikan, pemilihan jasa konsultasi untuk penyusunan dokumen lingkungan sekolah rakyat, dan sudah kami umumkan dalam tahap pra kualifikasi pada 12 Maret 2026,” ujarnya.
Untuk paket konstruksi, lanjutnya, proses tender belum berjalan karena masih menunggu pelimpahan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan.
“Untuk konstruksi kami menunggu pelimpahan dari perangkat daerah. Setelah perencanaan dan review selesai, nanti segera dikirim ke kami untuk langsung disusun tahapan tender,” jelasnya.
Mayoritas paket pengadaan tersebut bersumber dari APBD induk 2026. Jika pelimpahan berjalan sesuai rencana, proses tender ditargetkan mulai April hingga Mei, dengan kontrak pekerjaan pada Juni.
“Harapannya segera dilimpahkan ke kami, sehingga pemilihan bisa dilakukan April-Mei dan Juni sudah berkontrak. Dengan begitu, pekerjaan bisa selesai sebelum akhir tahun dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu paket dengan nilai terbesar dalam RUP berasal dari Dinas PUPR, yakni pembangunan Jembatan Kembang Sore di Kecamatan Pule dengan pagu anggaran sekitar Rp6,4 miliar. Di sisi lain, tidak semua pekerjaan dilakukan melalui tender.
Untuk pekerjaan jalan, sebagian besar direncanakan menggunakan metode e-purchasing melalui e-katalog yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan di masing-masing OPD.
UKPBJ juga mengantisipasi kendala teknis dalam sistem pengadaan dengan mengatur jadwal operasional aplikasi. “Kami menghindari gangguan sistem dengan melakukan maintenance di akhir pekan dan mengatur jadwal upload dokumen di hari kerja,” tandasnya. (Rudi Sukamto)
Komentar