Portalika.com [JAKARTA] – Komisi I sampai XIII DPR menyetujui pemangkasan anggaran dalam rapat rekonstruksi efisiensi belanja pada 11 Februari 2025. Keputusan ini didasarkan surat pimpinan DPR Nomor B/2157/PW.11.01/2/2025 mewajibkan setiap komisi menggelar rapat kerja untuk pengesahan anggaran.
“Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Sehingga tentunya, nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dikutip laman rri, Minggu, 16 Februari 2025.
Baca juga: Mudik Gratis Tetap Digelar Walau Ada Efisiensi
Efisiensi anggaran ini akan menjadi dasar penyusunan belanja pemerintah pusat tahun 2026. Berikut daftar lengkap K/L yang telah disetujui DPR untuk efisiensi anggaran:
Komisi I
• Kementerian Pertahanan: Efisiensi sebesar Rp26,9 triliun, dengan pagu anggaran Rp166,26 triliun.
• Mabes TNI: Efisiensi sebesar Rp3,68 triliun (pagu tidak tersedia).
• TNI AD, AL, dan AU: Efisiensi sebesar Rp5,16 triliun, Rp6,07 triliun, dan Rp3,63 triliun.
• Kementerian Kominfo: Efisiensi sebesar Rp3,84 triliun, dengan pagu anggaran Rp7,73 triliun.
• BSSN: Efisiensi sebesar Rp538,63 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,32 triliun.
• Lemhannas: Efisiensi sebesar Rp58,11 miliar, dengan pagu anggaran Rp187,07 miliar.
• Bakamla: Efisiensi sebesar Rp334,81 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,08 triliun.
• Wantannas: Efisiensi sebesar Rp15,84 miliar, dengan pagu anggaran Rp54,66 miliar.
Komisi II
• KemenPANRB: Efisiensi sebesar Rp184,9 miliar, dengan pagu anggaran Rp392,98 miliar.
• Kementerian ATR/BPN: Efisiensi sebesar Rp2,01 triliun, dengan pagu anggaran Rp6,45 triliun.
• KPU RI: Efisiensi sebesar Rp843,2 miliar, dengan pagu anggaran Rp3,06 triliun.
• Bawaslu RI: Efisiensi sebesar Rp955 miliar, dengan pagu anggaran Rp2,41 triliun.
• BKN: Efisiensi sebesar Rp195,1 miliar, dengan pagu anggaran Rp798,34 miliar.
• LAN: Efisiensi sebesar Rp91,4 miliar, dengan pagu anggaran Rp328,48 miliar.
• ANRI: Efisiensi sebesar Rp93,1 miliar, dengan pagu anggaran Rp293,79 miliar.
• Ombudsman RI: Efisiensi sebesar Rp91,6 miliar, dengan pagu anggaran Rp255,59 miliar.
• IKN: Efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, dengan pagu anggaran Rp14,4 triliun.
• Kemendagri: Efisiensi sebesar Rp2,17 triliun, dengan pagu anggaran Rp4,79 triliun.
• DKPP: Efisiensi sebesar Rp34,05 miliar, dengan pagu anggaran Rp89,27 miliar.
• BNPP: Efisiensi sebesar Rp128,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp267,13 miliar.
Komisi III
• Komisi Yudisial: Efisiensi sebesar Rp74,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp184,52 miliar.
• Mahkamah Agung (MA): Efisiensi sebesar Rp2,28 triliun, dengan pagu anggaran Rp12,68 triliun.
• Mahkamah Konstitusi (MK): Efisiensi sebesar Rp226,1 miliar, dengan pagu anggaran Rp611,47 miliar.
• Kejaksaan Agung: Efisiensi sebesar Rp5,43 miliar, dengan pagu anggaran Rp24,27 triliun.
• Polri: Efisiensi sebesar Rp20,58 triliun, dengan pagu anggaran Rp126,62 triliun.
• KPK: Efisiensi sebesar Rp201 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,23 triliun.
• PPATK: Efisiensi sebesar Rp109,8 miliar, dengan pagu anggaran Rp354,6 miliar.
• BNN: Efisiensi sebesar Rp998,6 miliar, dengan pagu anggaran Rp2,45 triliun.
Komisi IV
• Kementerian Pertanian: Efisiensi sebesar Rp10,28 triliun, dengan pagu anggaran Rp26,37 triliun.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan: Efisiensi sebesar Rp2,12 triliun, dengan pagu anggaran Rp6,22 triliun.
• Kementerian Kehutanan: Efisiensi sebesar Rp1,21 triliun, dengan pagu anggaran Rp5,15 triliun.
• Badan Karantina Indonesia: Efisiensi sebesar Rp395,88 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,42 triliun.
• Badan Pangan Nasional: Efisiensi sebesar Rp160,9 miliar, dengan pagu anggaran Rp329,95 miliar.
Komisi V
• Kemen PU: Efisiensi sebesar Rp81,38 triliun, dengan pagu anggaran Rp110,95 triliun.
• Kemenhub: Efisiensi sebesar Rp17,87 triliun, dengan pagu anggaran Rp31,45 triliun.
• Kementerian PKP: Efisiensi sebesar Rp3,66 triliun, dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun.
• Kemendes: Efisiensi sebesar Rp1,03 triliun, dengan pagu anggaran Rp2,19 triliun.
• Kementerian Transmigrasi: Efisiensi sebesar Rp47,39 miliar, dengan pagu anggaran Rp122,41 triliun.
• BMKG: Efisiensi sebesar Rp1,42 triliun, dengan pagu anggaran Rp2,82 triliun.
• BASARNAS: Efisiensi sebesar Rp486,09 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,49 triliun.
Komisi VI
• Kemenkop: Efisiensi sebesar Rp155,82 miliar, dengan pagu anggaran Rp473,31 miliar.
• BP Batam: Efisiensi sebesar Rp744,8 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,99 triliun.
• BPKS: Efisiensi sebesar Rp27,4 miliar, dengan pagu anggaran Rp53,49 miliar.
Komisi VII
• BSN: Efisiensi sebesar Rp79,60 miliar, dengan pagu anggaran Rp223,86 miliar.
• TVRI: Efisiensi sebesar Rp455,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,54 triliun.
• RRI: Efisiensi sebesar Rp170,90 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,07 triliun.
• Kementerian UMKM: Efisiensi sebesar Rp242,90 miliar, dengan pagu anggaran Rp463,85 miliar.
• Kementerian Pariwisata: Efisiensi sebesar Rp603,80 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,48 triliun.
Komisi VIII
• Kementerian Agama: Efisiensi sebesar Rp12,32 miliar, dengan pagu anggaran Rp78,55 triliun.
• Kementerian Sosial: Efisiensi sebesar Rp970,00 miliar, dengan pagu anggaran Rp79,59 triliun.
• Kemen PPPA: Efisiensi sebesar Rp146,89 miliar, dengan pagu anggaran Rp300,65 miliar.
• BNPB: Efisiensi sebesar Rp470,90 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,43 triliun.
• Badan Penyelenggara Haji: Efisiensi sebesar Rp71,11 miliar, dengan pagu anggaran Rp179,74 miliar.
• BPJPH: Efisiensi sebesar Rp191,06 miliar, dengan pagu anggaran Rp436,81 miliar.
Komisi IX
• Badan Gizi Nasional: Efisiensi sebesar Rp200,20 miliar, dengan pagu anggaran Rp71 triliun.
Komisi X
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Efisiensi sebesar Rp7,27 triliun, dengan pagu anggaran Rp26,27 triliun.
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Efisiensi sebesar Rp6,78 triliun, dengan pagu anggaran Rp49,82 triliun.
• Kementerian Kebudayaan: Efisiensi sebesar Rp1,09 triliun, dengan pagu anggaran Rp1,27 triliun.
• Perpusnas: Efisiensi sebesar Rp278,85 miliar, dengan pagu anggaran Rp441,82 miliar.
• BRIN: Efisiensi sebesar Rp1,42 triliun, dengan pagu anggaran Rp4,41 triliun.
• BPS: Efisiensi sebesar Rp1,59 triliun, dengan pagu anggaran Rp4,11 triliun.
Komisi XI
• BPKP: Efisiensi sebesar Rp471,49 miliar, dengan pagu anggaran Rp1,81 triliun.
• Bappenas: Efisiensi sebesar Rp1 triliun, dengan pagu anggaran Rp968,05 miliar.
• LKPP: Efisiensi sebesar Rp49,6 miliar, dengan pagu anggaran Rp117,11 miliar.
• Kementerian Keuangan: Efisiensi sebesar Rp8,99 triliun, dengan pagu anggaran Rp44,20 triliun.
Komisi XII
• Kementerian ESDM: Efisiensi sebesar Rp1,65 triliun, dengan pagu anggaran Rp3,90 miliar.
• Kementerian LH: Efisiensi sebesar Rp325,17 miliar, dengan pagu anggaran Rp754,60 miliar.
• Kementerian Investasi/BKPM: Efisiensi sebesar Rp271,20 miliar, dengan pagu anggaran Rp410,68 miliar.
• BIG: Efisiensi sebesar Rp143 miliar, dengan pagu anggaran Rp209,28 miliar.
• BAPETEN: Efisiensi sebesar Rp47,7 miliar, dengan pagu anggaran Rp109,02 miliar.
Komisi XIII
• Kementerian Hukum: Efisiensi sebesar Rp1,67 triliun, dengan pagu anggaran Rp3,38 triliun.
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Efisiensi sebesar Rp4,49 triliun, dengan pagu anggaran Rp11,46 triliun.
• Kementerian HAM: Efisiensi sebesar Rp60,47 miliar, dengan pagu anggaran Rp113,84 miliar.
• Kementerian Sekretariat Negara: Efisiensi sebesar Rp517,58 miliar, dengan pagu anggaran Rp2,38 triliun.
• Komnas HAM dan Perempuan: Efisiensi sebesar Rp59,95 miliar, dengan pagu anggaran Rp100,57 miliar.
• LPSK: Efisiensi sebesar Rp144,5 miliar, dengan pagu anggaran Rp122,27 miliar.
• BNPT: Efisiensi sebesar Rp153,41 miliar, dengan pagu anggaran Rp275,14 miliar.
• BPIP: Efisiensi sebesar Rp191,60 miliar, dengan pagu anggaran Rp182,82 miliar.
• Setjen DPD: Efisiensi sebesar Rp422,55 miliar, dengan pagu anggaran Rp881,10 miliar.
• Setjen MPR: Efisiensi sebesar Rp224,31 miliar, dengan pagu anggaran Rp744,88 miliar. (RRI/Widya Sandrila, Dedi Hidayat)
Editor: Triantotus
Komentar