Portalika.com [YOGYAKARTA] – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengikuti Latihan Kader III (LK III) HMI di Yogyakarta pada 17 Januari 2026. Kegiatan ini kembali menegaskan posisinya sebagai ruang ideologis-strategis dalam proses perkaderan HMI.
Pada jenjang ini, kader tidak lagi ditempa semata sebagai pengelola organisasi, melainkan sebagai pemimpin pemikiran (strategic leader) yang bertanggung jawab atas arah peradaban umat dan bangsa.
Rahadi Al Paluri, pemateri LK mengangkat tema “Doktrin Islam sebagai Basis Transformasi Sosial dan Intelektualisme Kader.” Menurutnya, materi ini menempatkan Islam tidak sekadar sebagai sistem normatif-ritual, melainkan sebagai ideologi pembebasan dan fondasi pembangunan peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Rahadi menegaskan bahwa krisis pembangunan nasional yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, kerusakan ekologis, dan dominasi oligarki, berakar pada paradigma pembangunan yang kehilangan kompas moral.
Pembangunan, ujarnya direduksi menjadi pertumbuhan ekonomi (growth-oriented development), sementara dimensi kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan terpinggirkan.
“Pembangunan tanpa nilai akan melahirkan alienasi. Islam, melalui doktrin tauhid, menawarkan weltanschauung yang menyatukan manusia, alam, dan Tuhan dalam satu kesatuan etis,” tegasnya.
Tauhid dipaparkan tidak hanya dalam pengertian teologis, tetapi sebagai kesadaran ideologis yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan—baik oleh kekuasaan, modal, maupun mitologi pembangunan modern.
Dalam perspektif ini, tauhid melahirkan tanggung jawab sosial dan keberpihakan kepada kaum mustadh‘afin, sejalan dengan tradisi pemikiran Islam transformatif. Materi ini menggarisbawahi bahwa kader HMI, khususnya pada level LK III, harus melampaui posisi sebagai “sarjana teknis” dan bergerak menjadi raushanfikr—intelektual tercerahkan yang memiliki kesadaran zaman, keberpihakan sosial, dan keberanian historis untuk mengubah struktur yang tidak adil.
Insan Cita HMI dan Tanggung Jawab Sejarah
Rahadi menautkan gagasan raushanfikr dengan Insan Cita HMI sebagai tujuan final perkaderan. Insan Cita tidak berhenti pada kesalehan personal dan kecakapan akademik, tetapi meniscayakan tanggung jawab sosial dan keberanian politik dalam memperjuangkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.
Dalam konteks tersebut, kader LK III dituntut untuk mampu membaca ekonomi politik pembangunan nasional secara kritis, serta mendorong alternatif paradigma pembangunan yang berakar pada prinsip maslahah, keadilan distributif, dan keseimbangan ekologis (mizan).
Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf produktif diposisikan sebagai perangkat strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi umat, bukan sekadar aktivitas filantropi simbolik.
Rahadi juga menyampaikan kritik tajam terhadap negara yang cenderung berperan sebagai fasilitator pasar ketimbang penjaga keadilan sosial. Pembangunan yang bersifat ekstraktif dan sentralistik dinilai bertentangan dengan prinsip amanah dan kekhalifahan manusia di muka bumi.
“Kader HMI tidak boleh menjadi intelektual menara gading. Ia harus hadir sebagai lokomotif perubahan sosial, yang berani mengoreksi arah pembangunan dan menawarkan jalan alternatif berbasis nilai-nilai Islam,” ungkapnya.
Ditegaskannya bahwa LK III bukan ruang aman bagi kader yang ingin netral dan nyaman, melainkan kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin ideologis yang berani mengambil sikap sejarah.
Di tengah krisis pembangunan, krisis kepemimpinan, dan krisis keberpihakan negara, kader HMI tidak memiliki kemewahan untuk bersikap abu-abu.
Kader LK III harus hadir sebagai Raushanfikr Indonesia, intelektual pejuang yang sadar bahwa ilmu tanpa keberpihakan adalah bentuk pengkhianatan intelektual, dan kesalehan tanpa tanggung jawab sosial adalah kemunafikan peradaban. Islam harus turun dari langit wacana ke bumi realitas, menjadi daya dobrak terhadap struktur yang menindas dan sistem yang memiskinkan.
HMI, melalui LK III, dipanggil kembali ke khitah sejarahnya menjadi pelopor perubahan, bukan pengikut arus kekuasaan. Insan Cita bukan slogan, tetapi amanah ideologis yang menuntut keberanian berpikir, bersikap, dan bertindak.
Di sinilah kader LK III diuji, apakah ia sekadar menjadi produk sistem, atau menjadi pengubah arah sejarah. Dengan semangat keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan, HMI menegaskan kembali posisinya sebagai organisasi kader perjuangan, yang berpihak pada keadilan, berdiri bersama rakyat, dan siap bertarung di medan pemikiran maupun praksis sosial. (Rahadi/*)
Editor: Triantotus
Komentar