Portalika.com [TRENGGALEK, JAWA TIMUR] – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, SE, ME memberikan layanan kesehatan mata gratis untuk masyarakatnya, Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan ini untuk masyarakat di dua kecamatan yakni Kampak dan Suruh.
Menurut anggota DPR RI Dapil VII Jatim, kegiatan ini sudah menjadi rutin tahunan yang dilaksanakan olehnya. Founders Uprintis Indonesia berharap dapat membantu serta meringankan beban masyarakat.
Dia menggandeng Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita dan PT JET. “Kita TIM Penggerak PKK terus melangkah untuk untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, semua hal yang terkait dengan seluruh hajat kehidupan itu terangkum ke dalam 10 program pokok PKK,” katanya.
Maka hari ini, sambungnya Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten, menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah terlaksana mulai dari tahun ke tahun dan tetap terus berjalan.
Sementara itu ditanya terkait banyak kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan, anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan, “kalau saya di Komisi VII, saya tidak menangani itu. Tapi sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar masalah masyarakat yang ada di akar rumput,” jelasnya.
Menurutnya masalah kesehatan sama pentingnya dengan masalah pangan. Maka jangan pernah menggeser, program-program atau kebutuhan penting lainnya hanya terfokus pada satu kebutuhan pokok saja.
“Ketika program kesehatan tidak lagi di prioritaskan ini dampak kesedihannya begitu luar biasa. Mulai dari birokrasi kesehatan dalam manajemen KIS saja, yang sudah terdaftar KIS, ketika datang ke rumah sakit itu tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit, apalagi yang belum terdaftar KIS dan kemudian kondisi ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan,” katanya.
Novita mendorong Komisi IX, untuk mendesak pemerintah, utamanya Kementerian Kesehatan, untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya lebih inklusif lagi. (Rudi Sukamto)
Komentar