Portalika.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan seluruh kebijakan dan pembangunan di Jawa Tengah harus memiliki satu tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan itu disampaikan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ahmad Luthfi mengatakan, pidato Presiden menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk bekerja lebih keras dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” kata Luthfi didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Gedung Berlian, Kota Semarang.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian sekaligus arah pembangunan nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial hingga penguatan swasembada pangan.
Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian pangan di tengah ketidakpastian global. Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Bagi Luthfi, capaian nasional tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerja konkret di daerah. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari deretan angka dan indikator makro, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di Jawa Tengah, Luthfi menyebut penurunan kemiskinan menjadi salah satu indikator yang terus mendapat perhatian. Berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan Jateng turun menjadi 9,21 persen, dibandingkan 9,48 persen pada Maret 2025.
Meski menurun, angka tersebut tetap menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah. Karena itu, Pemprov Jateng memberikan perhatian kepada sekitar 3,9 juta masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4, terutama melalui kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai capaian hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak dirasakan di bawah,” ujar Luthfi.
Selain kemiskinan, penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,71 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan II 2026, sementara secara kumulatif Semester I 2026 mencapai 5,80 persen (c-to-c). Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik, capaian tersebut dinilai menjadi modal untuk menjaga optimisme sekaligus memperkuat kerja pembangunan di daerah.
Geliat investasi juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp 110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 257 ribu orang.
Sementara hingga triwulan II atau Semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp 48,54 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang.
Bagi Luthfi, investasi tidak boleh berhenti pada masuknya modal ke Jawa Tengah. Dampak akhirnya harus terlihat dalam bentuk pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan usaha masyarakat, serta berkurangnya kemiskinan.
Karena itu, berbagai capaian tersebut akan terus didorong agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, menurut Luthfi, harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pembangunan.
Ia menekankan perlunya keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat nyata.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk rakyat. Semua capaian itu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor: Triantotus
Komentar