Portalika.com [SOLO] – Dewan Pembina Pusat Relawan Gema Prabowo Nusantara (RGPN), Letjen TNI (Pur) Nugroho Widyotomo mengungkap rahasia para pejabat (Pj) bupati di sejumlah daerah dari partai politik tertentu, telah diperintah dari pimpinan pusat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, dengan membentuk tim tapi dengan cara-cara yang dinilai tak etis, dan yang tidak sesuai aturan.
Hal itu dikemukakan ketika memberi sambutan pada acara Silaturahmi Daerah (Silatda) RGPN di hadapan sekitar 1.500 orang pendukung Prabowo-Gibran di Hotel Asia, Solo, Jateng Senin, 27 November 2023 malam.
Terkait sinyalemen tersebut dia mengingatkan kepada para rekan-rekan tersebut bahwa kalau ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang rukun, saling melengkapi, dimulai dari Pemilu yang jujur dan adil. Hal lain yang perlu diperhatikan anggota RGPN adalah masalah saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai sangat penting.
Baca juga: 100-An Relawan Prabowo Ikuti Donor Darah Massal
Mungkin, kata dia, dari kubu sebelah juga telah menyiapkan saksi-saksi dengan gaya preman. Untuk menghadapi itu Nugroho mengingatkan para pendukung Prabowo agar tidak terpancing dan menghindari konflik dengan sesama anak bangsa.
Nugroho mengutarakan pada dua Pemilu lalu Prabowo dengan cawapres pasangannya kalah. Namun Prabowo dinilai pantang menyerah mengikuti kontestasi tersebut.
“Kalah, jatuh, bangun lagi. Kalah, jatuh, bangun lagi, itu namanya berjuang. Kita harus dukung. Wis wayahe, wis jatahe Prabowo-Gibran presiden. Jawa Barat menang cukup telak, Jawa Timur kalah sedikit, Jawa Tengah kalah telak. [Tapi] Hal itu tidak akan terjadi lagi,” ujar Nugroho disambut tepuk tangan para pendukung Prabowo ini.
Pada Senin malam RGPN yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 menggelar Silaturahmi Daerah (Silatda) dengan mengundang 1.000 peserta. Di luar dugaan acara ini dihadiri sekitar 1.500 peserta.
Lebih lanjut Nugroho juga prihatin adanya curhatan seorang ASN di salah satu kabupaten di Jateng yang viral di Youtube. ASN ini karena dinilai tak mendukung paslon sesuai dengan pilihan penguasa setempat akhirnya bernasib sial.
“Kalau ketahuan tidak mendukung akan dipindah, dipindahnya bukan sekali. Dia akan dipindah dan dipindah lagi sampai menderita. Apakah itu yang harus dilakukan untuk memilih seorang pemimpin?” papar dia.
Sementara itu Ketua Dewan Pakar Nasional RGPN, Dr Purwanto Yudhonagoro SE MPar Cha, mengatakan strategi atau trik kubunya untuk memenangkan kontestasi pilpres ini pihaknya telah membentuk RGPN di 38 provinsi. Untuk Jateng dirinya yang kebetulan sebagai Ketua RGPN Jateng mengklaim RGPN sudah terbentuk di 32 kabupaten/kota.
Karena itu pihaknya bersinergi menikdaklanjutinya dengan turun ke daerah dengan mengadakan berbagai kegiatan yang terukur. Diharapkan hal itu mampu membuat masyarakat bersimpati dengan pihaknya.
Kegiatan itu antara lain berupa pemberian air bersih kepada yang membutuhkan, donor darah dan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar kunjungan ke beberapa panti asuhan atau panti jompo.
“Ini salah satu strategi kami bagaimana kami membuat kegiatan-kegiatan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dan menyentuh masyarakat,” kata dia.
Selain itu pihaknya juga menerapkan kampanye dengan humanis, simpati, menarik masyarakat, tidak menghujat, tidak saling mencaci maki sesuai dengan imbauan Prabowo dan tim kampanye nasional mereka.
Ditanya langkah strategi guna memenangkan Kota Solo yang kondang disebut kandang banteng, Purwanto menilai pergerakan politik di berbagai daerah dinamis. Artinya bisa setiap saat berubah karena itu pihaknya optimistis dengan gerakan timnya bahwa pelan namun pasti dipastikan bisa meraih target yang dipatok akan memenangkan 50 persen suara di Solo Raya.
Dia menjelaskan kegiatan Senin malam yang dihadiri sekitar 1.500 orang itu, adalah silaturahmi pengurus RGPN pusat, Jateng dan Solo Raya serta para pengusaha serta dewan pembina yang mem-back up acara ini.
“Kita juga akan memberitahukan kepada masyarakat tentang jadwal dan aturan kampanye sesuai aturan pemerintah tidak boleh sembarangan,” kata Purwanto. (Iskandar)
Komentar