Portalika.com [SURAKARTA] – Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo memenuhi undangan beraudiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surakarta, Pramutedy Sukoco, SSTP, MSi, Rabu, 2 September 2026. Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut setelah para pemulung mendatangi Balaikota Surakarta, Selasa sebelumnya.
Pertemuan membahas dampak kebijakan baru pengelolaan sampah yang dinilai berpengaruh terhadap mata pencaharian pemulung di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres.
Dalam pertemuan tersebut, Pramutedy didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herwin Tri Nugroho Adi, SSTP, MH, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didik Anggono HKS, SHut, MSi serta Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta Verry Fahrudin, SE, MM.
Perwakilan paguyuban menyampaikan keluhan mengenai menurunnya pendapatan akibat berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Kondisi tersebut turut mengurangi material yang dapat dipilah dan memiliki nilai ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Pramutedy mengatakan Pemkot Surakarta melalui Rumah Siap Kerja Bersama (RSKB) berkolaborasi dengan BPVP Surakarta menyiapkan sejumlah alternatif pelatihan kewirausahaan bagi para pemulung.
“Kami siapkan 17 jenis pelatihan kewirausahaan. RSKB berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas [BPVP] Surakarta akan memberikan beberapa alternatif pelatihan untuk wirausaha, sehingga ke depan bisa memiliki pendapatan lainnya,” ujar Pramutedy.
Sementara itu, Kepala BPVP Surakarta Verry Fahrudin mengatakan pelatihan dapat dilaksanakan di kantor, balai, maupun langsung di lokasi warga melalui skema Mobile Training Unit (MTU).
“Warga bisa mengakses pelatihan yang dilaksanakan di kantor, di balai, ataupun kami laksanakan di tempat warga melalui mobile training unit,” ujar Verry.
Menurut Verry, jenis pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat warga. BPVP terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi untuk memetakan kebutuhan, termasuk jenis pelatihan, durasi, dan lokasi pelaksanaan.
“Kalau mengerucut sasarannya, nanti lebih mengarah ke kesiapan wirausaha,” katanya.
Namun, perwakilan warga RW 30 Putri Cempo, Suparno, menyoroti persoalan batasan usia peserta pelatihan. Menurutnya, sebagian pemulung yang terdampak merupakan warga lanjut usia sehingga membutuhkan alternatif solusi yang lebih sesuai.
Suparno mengapresiasi solusi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah. Namun, ia berharap program yang disiapkan tidak hanya menyasar pemulung usia produktif, tetapi juga dapat menjangkau pemulung lanjut usia.
“Solusi dan sosialisasi yang diberikan Walikota sudah benar. Tetapi kalau ada batasan usia, ini menjadi kendala bagi teman-teman pemulung yang sudah lanjut usia. Kami berharap ada alternatif pelatihan atau solusi lain yang sesuai bagi mereka,” ujar Suparno.
Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan pilihan lain yang memungkinkan pemulung lanjut usia tetap memperoleh penghasilan, meski aktivitas pemilahan sampah di TPA Putri Cempo terus berkurang.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surakarta mencari solusi atas dampak berkurangnya sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo terhadap mata pencaharian pemulung. (Ariyanto)
Komentar