Korupsi di Indonesia bukan lahir karena pejabat kurang gaji atau hidup serba kekurangan. Fakta menunjukkan mayoritas koruptor berasal dari kelompok berkecukupan, terdidik, memegang jabatan terhormat, dan memiliki akses luas terhadap sumber daya publik.
Mereka mencuri bukan karena lapar, tetapi karena tamak. Mereka bukan korban keadaan, tetapi pelaku kejahatan moral, pengkhianat amanah, dan perampok masa depan bangsa.
Di negara yang kaya sumber daya dan besar populasi penduduk religius ini, korupsi terus berlangsung dalam skala yang memalukan, dari suap kecil hingga mega-skandal APBN dan APBD. Reformasi hukum telah berkali-kali dijalankan, undang-undang direvisi, lembaga penindakan diciptakan, namun praktik korupsi justru semakin canggih, sistemik, dan terpelihara.
Celah struktural membuka ruang, sementara budaya permisif dan mental oportunistik menjadikannya kebiasaan sosial yang dianggap wajar. Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember, seharusnya menjadi momen bagi bangsa ini untuk berhenti sejenak: merenung dan berseru.
Karena korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi kejahatan moral publik, keadilan sosial, dan martabat bangsa. Sebelum bicara tentang kampus, partai politik, atau birokrasi, mari kembali ke ruang paling sederhana: rumah.
Keluarga adalah sekolah moral pertama, tempat nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, empati, dan integritas ditanamkan. Anak belajar bukan dari ceramah, tetapi dari contoh. Bila orang tua mengajarkan bahwa mengambil yang bukan haknya adalah salah, maka nilai itu akan tertanam ketika mereka dewasa dan memegang jabatan publik.
Sebaliknya, keluarga yang membiarkan praktik kecil seperti memanipulasi data, mencontek, memalsukan tanda tangan, atau memanfaatkan koneksi untuk keuntungan pribadi, sesungguhnya sedang menyiapkan generasi baru koruptor dengan sistem nilai yang bengkok.
Dari sinilah akar korupsi sering lahir: bukan dari undang-undang yang lemah, tetapi dari pembiaran moral. Reformasi moral harus dimulai dari meja makan keluarga, jauh sebelum korupsi beranak di gedung pemerintahan.
Saatnya Suarakan Moral
Indonesia adalah negara dengan potensi kekuatan moral keagamaan terbesar di dunia. Jutaan jamaah, jutaan santri, ribuan pesantren, gereja, vihara, pura, dan klenteng, sebuah kekuatan spiritual dan sosial yang luar biasa.
Sayangnya, dalam isu korupsi, suara agama sering terdengar pelan. Padahal, korupsi adalah tindakan haram dalam semua ajaran agama. Ia mencuri hak pendidikan anak miskin, merampok dana kesehatan, menghancurkan kesempatan kerja bagi rakyat kecil, dan merusak keadilan sosial.
Jika organisasi keagamaan besar seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, MTA, Al Irsyad, PGI, KWI, Walubi, Peradah, dan Matakin bersuara bersama, maka akan lahir gelombang moral yang tak dapat dihentikan.
Sudah waktunya fatwa nasional disuarakan dengan lantang: “Korupsi adalah haram. Koruptor adalah pencuri dan perampok uang rakyat.”
Fatwa saja tidak cukup jika mimbar keagamaan diam. Maka khutbah Jumat, misa gereja, pengajian, acara keagamaan, baliho, dan media sosial harus bergerak menjadi mesin kampanye moral.
Saatnya tokoh agama menunjukkan kepemimpinan etis, bukan sekadar bicara surga dan neraka, tetapi membela rakyat yang dirampok oleh tangan kekuasaan.
Perlawanan terhadap korupsi bukan semata urusan penegak hukum, tetapi juga urusan nalar akademik. Kampus harus menjadi benteng kritisisme, tempat mahasiswa dan ilmuwan menyalakan akal sehat, menolak pembusukan moral, dan menghadirkan suara alternatif terhadap kejumudan politik.
Pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan dalam kurikulum dan budaya akademik, mengajarkan keberanian moral untuk mengatakan “tidak” terhadap penyimpangan. Akademisi dan mahasiswa harus tampil sebagai pelita, menulis, meneliti, mengkritik, mengawal kebijakan publik bukan sekadar menonton dari jauh.
Hukuman Luar Biasa untuk Kejahatan Luar Biasa
Korupsi adalah extraordinary crime-kejahatan luar biasa-sehingga membutuhkan extraordinary punishment. Hukuman berat, penyitaan aset, pemiskinan koruptor, pencabutan hak politik seumur hidup, tanpa remisi dan fasilitas mewah adalah konsekuensi proporsional bagi mereka yang merampok hak rakyat.
Negara harus berani menjadikan korupsi sebagai tindak pidana terberat, bahkan membuka ruang hukuman mati untuk kasus yang merusak ekonomi nasional. “Gantung koruptor!” bukan seruan kebencian, tetapi ekspresi kemarahan publik terhadap sistem yang dilanggar dan martabat bangsa yang diinjak-injak.
Seruan Moral untuk Kebangkitan Nasional
9 Desember tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan. Hari Antikorupsi harus menjadi momentum kebangkitan moral bangsa.
Dari meja makan keluarga, dari mimbar agama, dari ruang kuliah kampus, dari panggung media, sampai gedung peradilan, suara kita harus sama, korupsi adalah haram, koruptor adalah pengkhianat, hukum berat tanpa ampun.
Diam adalah dosa besar,bergerak adalah ibadah kebangsaan. Indonesia harus bangkit. Selamatkan martabat selamatkan masa depan lawan korupsi sampai akar. (***)
*) Tinggal di Yogyakarta, alumni Sosiologi UGM.
Komentar