Portalika.com [SUKOHARJO] – Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Solo menyelenggarakan Seminar Nasional Kelas Sengketa Pemilu, Senin, 15 September 2025. Acara yang dibuka oleh perwakilan Bawaslu RI, dihadiri lebih dari 120 peserta dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengambil peran nyata dalam mengawal proses demokrasi.
Seminar bertujuan memperkuat pengawasan partisipatif dan mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Acara dibuka dengan penampilan puisi bertema Demokrasi oleh Hendrix Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syariah, yang menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia.
Pembacaan tilawah Alquran oleh Yaasin Ilham Majid juga turut mengiringi suasana pembukaan. Ketua Panitia, M Maliki menyampaikan seminar ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa berperan aktif dalam memantau jalannya pemilu, mencegah praktik-praktik kecurangan, serta melahirkan lembaga pengawasan tingkat nasional.
Sementara itu Dr Sidik, SAg, MAg selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai penguatan pendidikan demokrasi di lingkungan fakultas. Dia juga menyinggung status akreditasi unggul yang berhasil diraih UIN Raden Mas Said Surakarta, termasuk tiga prodi di Fakultas Syariah yang sudah berakreditasi unggul.
Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki mengapresiasi kerja sama dengan UIN Raden Mas Said Surakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama di Indonesia yang menjalin kerjasama. Dia juga menyoroti peran strategis generasi Z, di mana 53% pengawas pemilu berasal dari kelompok ini, sebagai antisipasi pengawasan di masa depan.
Dia mengingatkan tentang pentingnya literasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat memengaruhi kebenaran informasi.
Inti acara diisi oleh dua narasumber utama, Totok Hariyono, SH, anggota Bawaslu RI, menegaskan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis, dan pemilu merupakan alat untuk mengukur keinginan rakyat.
Totok juga menyampaikan bahwa Bawaslu lahir dari gerakan mahasiswa, dan mahasiswa memiliki peran moral sebagai “komisaris” dalam sistem demokrasi.
Narasumber kedua, Dr Bakhrul Amal, SH, MKN, dosen Fakultas Syariah, menekankan perlunya literasi sebelum memahami demokrasi.
Dia berharap agar Kelas Sengketa ini tidak berhenti sebagai sebuah acara, melainkan dapat menghasilkan output yang konkret. Di sesi diskusi interaktif, di mana mahasiswa secara aktif bertanya tentang berbagai permasalahan dalam pengawasan pemilu. Diskusi ini memperkuat keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
“Kalau kejahatan itu ada dan kita diam, maka kejahatan itu akan terus merajalela. Maka perlu pantauan,” ujar Totok Hariyono.
Senada Bakhrul Amal menekankan pentingnya semangat anak muda untuk berani dan mampu menegakkan keadilan. (Naharudin)
Komentar