Portalika.com [SOLO] – Tingginya harga perumahan di Indonesia memicu banyak warga yang sulit membeli rumah. Karena itu Walikota Solo, Teguh Prakosa mengatakan kehadiran Real Estate Indonesia (REI) ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk semua cluster baik yang berpenghasilan rendah, menengah termasuk yang kelas atas. Masing-masing ada kuotanya dan yang paling banyak biasanya cluster bawah dan menengah.
“Kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat mulai kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya ini kan memotong gaji. Mestinya kalau negara hadir dan nambahi semua sehingga gajinya utuh. Ini namanya negara hadir. Kalau masih potong ‘tahanan’ terus waa…,” ujar Teguh ketika memberi sambutan saat pembukaan Pameran Properti, Merdeka Expo 2024 di Solo Grand Mall, Sabtu, 10 Agustus 2024 sore.
Hadir pada acara itu perwakilan sejumlah perbankan seperti dari BI, BRI, BNI, BTN dan sebagainya. Acara ini digelar 10-18 Agustus 2024 di Solo Grand Mall, Solo, Jateng.
Baca juga: Ditarget Rp100 M, Merdeka REI Expo 2024 Terlengkap Se-Solo Raya
Menurut dia kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat mulai kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya yang saat ini memotong gaji, diperlukan. Dikhawatirkan jika negara tak hadir para pekerja berpenghasilan rendah akan banyak yang gali lubang tutup lubang.
Mestinya, ujar dia, undang-undang itu memfasilitasi lebih berpihak kepada rakyat bukan kepada negara. Negara harus hadir, “Tapi silakan itu urusan tingkat pusat.”
Dia mengakui masih ada pro-kontra terkait regulasi tersebut, tapi bagi pengembangan perumahan tidak boleh berhenti. Karena cara-cara yang dicapai tidak harus dengan Tapera. Itu merupakan pilihan-pilihan, pemerintah memberikan pilihan-pilihan termasuk dengan perbankan.
Dalam membeli perumahan rakyat dipersilakan memilih harga yang paling rendah, paling mudah dan mana yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pendapatannya. Dalam situasi perekonomian dunia seperti ini posisi buruh dinilai tak menguntungkan.
Sebab, papar Teguh, dirinya melihat sewaktu-waktu buruh bisa kena PHK. Bahkan buruh tekstil sudah puluhan ribu kena PHK. Kalau dalam perjalanan seperti itu kan berisiko baru setahun dua tahun…ini sangat bahaya.
Harapannya antara Pemkot dan para pengusaha pengembang perumahan saling bekerja sama. Pemkab atau Pemkot harus mempermudah perizinan, tidak membebani cost tinggi tinggi yang dikeluarkan mulai dari pembebasan dan sebagainya.
“Saya tidak tahu kalau di kabupaten karena kabupaten itu cost politiknya kan tinggi. Saya yakin dalam lima tahun makin besar wilayah itu berubah dari lahan kawasan hijau menjadi perumahan modalnya akan balik. Tinggal mau nyalon lagi atau tidak,” tegas Teguh.
Untuk total cost pengeluaran pembangunan rumah di Kota Solo dia mengklaim masih terjangkau. Kondisi ini bisa ditanyakan kepada salah satu pengembang cluster menengah ke atas bernama Budiono.
Hanya saja kawasan hijau di Kota Solo saat ini sudah dinolkan alias tidak ada. Bahkan tahun 2023 pihaknya sudah mendapat izin dari kementerian bahwa di Kota Solo sudah tidak ada lahan hijau.
Tetapi saat membangun pengembang disyaratkan menyisakan 30 persen lahan harus hijau. Karena itu pihaknya mengingatkan kepada para pengembang agar memperhatikan hal tersebut.
Untuk itu pengembang dipersilakan berlomba-lomba membangun perumahan, sebab sampai 10-20 tahun ke depan perumahan masih dibutuhkan. Karena jumlah penduduk Indonesia tidak berkurang.
Saat ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 280 juta jiwa sehingga mereka yang membangun perumahan pasti laba.
“Meski dicokot-cokot alot mereka tetap laba. Saya yakin teman-teman masih banyak yang mengembangkan bisnis perumahan dan saya kira 10-20 tahun ke depan masih sukses atau masih menjadi pilihan bisnis yang menggairahkan di samping investasi lainnya,” ungkap Teguh.
Perizinan Di BPN Masih Mahal
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD REI Jateng, Antoni Hendro Prasetyo mewakili Ketua DPD REI Jateng memberi apresiasi tinggi kepada REI Komisariat Solo Raya yang dinilai senantiasa memberi ruang para pengembang untuk melaksanakan pameran, apresiasi dalam pekerjaannya.
Apalagi pameran di tengah kuota yang sudah habis, sudah menipis kuota subsidi perumahan fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan (FLPP) pun juga sudah menipis.
“Kami memberi penghargaan kepada REI Komisariat Surakarta yang berani menggelar pameran. Sehingga penjualan properti tidak mengalami stagnasi terus nanti mungkin bisa disambung ke kuotanya yang akan datang,” kata dia.
Di bagian lain pihaknya masih merasakan khususnya di Solo Raya regulasi yang begitu sulit terutama ada di beberapa kabupaten. Mereka dinilai tidak transparan memberikan informasi tentang lahan sawah yang dilindungi (LSD) maupun masih mahalnya perizinan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), ini merupakan tantangan bagi REI Komisariat Solo Raya.
“Kami dari DPD REI Jateng akan mendampingi agar bisa ngopi bareng dengan para stakeholder. Sehingga perizinan serta regulasi bisa selesai di tempat ngopi. Jadi tidak perlu kita berdebat secara keras, selesaikan di tempat ngopi,” kata dia.
Sedangkan Ketua REI Komisariat Solo Raya, Oma Nuryanto mengatakan pameran property terbesar dan terlengkap di Solo Raya ini diikuti 25 stan denan 15 di antaranya dari pengembang. Sisanya dari sector perbankkan dan distributor bahan banngunan, Pameran ini berlangsung pada 10 sampai 18 Agustus 2024.
“Event ini adalah evet kedua yang kami gelar tahun 2024. Sebelumnya kami menggelar REI Expo bulan Mei. Kami berharap dalam satu tahun ini bisa menggelar event hingga tiga kali sehingga bisa membangkitkan pasar properti di Solo Raya,” kata dia. (Iskandar)
Komentar