Portalika.com [SURAKARTA] – Literasi politik bukan sekadar memahami proses demokrasi, tetapi juga kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis, dan menjaga persatuan di tengah beragam dinamika yang berkembang di masyarakat.
Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, menilai bekal tersebut menjadi kunci agar tokoh masyarakat mampu menjalankan perannya sebagai penjaga harmoni sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Literasi Politik bagi Tokoh Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Surakarta di Gedung DKK, Kompleks Balai Kota Surakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Dalam paparannya, Astrid mengibaratkan tokoh masyarakat sebagai jaringan saraf dalam tubuh manusia yang menyalurkan informasi dan aspirasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Peran tersebut, menurutnya, menempatkan tokoh masyarakat sebagai simpul penting dalam membangun komunikasi, menjaga harmoni sosial, serta membantu masyarakat menyikapi berbagai persoalan secara bijaksana dan bertanggung jawab.
Astrid menggarisbawahi bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pilihan politik, tetapi juga derasnya arus informasi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi provokatif maupun isu-isu sensitif yang menyangkut agama, keyakinan, budaya, dan kepentingan tertentu.
Tanpa kemampuan memilah informasi secara kritis, kondisi tersebut berpotensi memicu keresahan hingga memecah persatuan masyarakat.
“Oleh karena itu, tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, memverifikasi kebenaran, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah persatuan. Mereka harus menjadi filter sekaligus benteng dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat,” ujar Astrid.
Lebih lanjut, Astrid berpandangan bahwa Kota Surakarta memiliki modal sosial yang kuat melalui berbagai forum pemberdayaan masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Penggerak PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurutnya, jejaring tersebut perlu terus diperkuat dengan literasi politik agar masyarakat semakin siap menghadapi dinamika demokrasi dan perkembangan informasi yang bergerak begitu cepat.
Astrid berharap para tokoh masyarakat tidak hanya menjadi penyambung aspirasi warga, tetapi juga tampil sebagai agen edukasi politik yang mampu menghadirkan kesejukan, merawat ruang dialog yang sehat, serta memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman.
Dengan demikian, demokrasi di Kota Surakarta dapat terus tumbuh secara dewasa, inklusif, damai, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol Kota Surakarta tersebut diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan unsur kewilayahan dari berbagai wilayah di Kota Surakarta.
Melalui forum ini, peserta memperoleh penguatan mengenai literasi politik, wawasan kebangsaan, kecakapan menyaring informasi di era digital, serta peran strategis masyarakat dalam menjaga kerukunan, kondusivitas daerah, dan ketahanan sosial sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas. (Ariyanto)
Komentar