Portalika.com [WONOGIRI] – Kementrian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan DPR RI menggelar Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat di Hotel Cendrawasih, Lingkungan Gerdu, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Sabtu, 24 Juni 2023.
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota DPR RI dari FPKB Luluk Nur Hamidah, perwakilan KKP, pengurus DPC PKB Kabupaten Wonogiri dan tamu undangan lainnya.
Luluk Nur Hamidan mengatakan pihaknya mensosialisasikan tentang peran serta masyarakat di dalam pengawasan kebijakan serta program perikanan dan kelautan untuk Kabupaten Wonogiri.
“Semangat dari Undang-Undang Perikanan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa terlibat aktif di dalam melakukan fungsi pengawasan terkait dengan aktivitas perikanan kelautan, sosialisasi bisa terkait bahaya tangkap dengan alat yang berbahaya misalnya dengan bom, racu, jerat dan listrik yang bisa mengancam ekosistem,” katanya.
“Termasuk kegiatan lain yang dilarang seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pencemaran sungai atau hulu karena ini juga bisa mematikan dan pasti juga akan mengancam kehidupan dari ikan dan mengancam kegiatan budidaya dan tangkap masyarakat di Wonogiri,” imbuhnya.
Politisi yang akrab disapa Mbak Luluk tersebut menambahkan para peserta kegiatan tersebut sangat antusias dengan kegiatan tersebut.
“Teman-teman kelompok nelayan memiliki kesadaran untuk bisa mengambil bagian penting dari kegiatan, karena usaha mereka tergantung dengan kondisi dan kualitas perairan dan juga perikanan kalau hulunya tercemar dan masuk ke Waduk Gajah Mungkur Wonogiri pasti juga akan merusak atau mengurangi kapasitas tangkap mereka dan ini juga akan menyebabkan mutu kualitas ikan juga kurang baik dan membahayakan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Sosialisasi tersebut menurut Mbak Luluk adalah sebuah proses edukasi kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk dukungan dari masyarakat dengan menjadi kelompok pengawas berbasis masyarakat,” tegasnya.
Selain membahas terkait sosialisasi, Mbak Luluk menegaskan acara tersebut juga adalah silaturahmi dengan konstituen.
“Kami hadir untuk untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan situasi yang ada di masyarakat, termasuk tadi ada yang membahas terkait dengan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang rencananya dibangun di Wonogiri yang ditempatkan di Waduk Wonogiri,” jelasnya.
“Setelah saya coba tanyakan lebih lanjut apakah ini terkait dengan penolakan atau sebenarnya dikhawatirkan akan mengancam ekosistem perairan perikanan disitu dan juga masa depan teman-teman sebagai nelayan, ternyata kata kuncinya bukan penolakan adanya PLTS tapi bagaimana kehidupan mereka sebagai nelayan terancam, bukan menolak adanya PLTS nya tapi bagaimana PLTS mau ditempatkan di mana dan mau memakai teknologi yang tidak mengancam ekosistem dan dan saya setuju, saya akan follow up untuk mendiskusikan dan menyampaikan hal tersebut kepada PLN sebagai pihak yang akan melakukan tugas untuk membangun PLTS,” bebernya.
Mbak Luluk berjanji akan menyampaikan keluh kesah nelayan terkait adanya PLTS.
“Kita coba cari jalan terbaik termasuk menjaring aspirasi masyarakat yang lain terkait PLTS, ini adalah sebuah prosedur yang ditempuh kalau kita akan mengeksekusi sebuah kebijakan yang besar yang berdampak kepada masyarakat banyak,” katanya.
Memasuki tahun politik 2024, Mbak Luluk ingin menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya sekaligus juga ingin melanjutkan kembali sebagai di tahun 2024.
“Mudah mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan dan kerja-kerja ini bisa disinergikan antara saya yang mempunyai tugas di DPR RI dan teman-teman sebagai pihak yang membutuhkan kehadiran wakilnya untuk memperjuangkan mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut Mbak Luluk menambahkan giat tersebut juga sebuah diskusi lain terkait kondisi yang ada di Wonogiri pada umumnya.
“Masyarakat intinya ingin perubahan yang jauh lebih baik ada ruang ekspresi yang lebih terbuka kemudian pembangunan lebih partisipatif dan juga yang terkait transparansi, sehingga Wonogiri ini milik semua, itu kata kuncinya, Wonogiri harus dimiliki semua, mewakili masyarakat semua dan didedikasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kecuali,” tutupnya. (Yulianto)
Komentar