Harga Telur Anjlok Rp21.000, 200 Peternak Rakyat di Solo Desak Pemerintah Benahi Serapan MBG Baru 1 Persen

Portalika.com [SURAKARTA] – Sekitar 200 peternak ayam petelur dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Solo, Jawa Tengah, untuk menyuarakan kondisi darurat yang mengancam keberlangsungan usaha mereka.

Meskipun Indonesia telah mencapai swasembada telur sejak 2024, para peternak kini justru terpuruk akibat ketidakseimbangan pasar.

Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, pada forum “Rembug Nasional Peternak Petelur Indonesia dalam Rumah Bersama” di Rumah Makan Orient, Purwosari, Solo, Sabtu 2 Mei 2026 mengungkapkan, peternak layer rakyat telah membuktikan kemampuannya memenuhi kebutuhan nasional.

Namun perlindungan pemerintah terhadap stabilisasi harga dinilai masih sangat lemah. Dia mengungkapkan fakta pahit di lapangan bahwa, saat ini harga telur merosot tajam ke level Rp21.000 per kilogram. Padahal, biaya produksi terus membengkak. Ini dianggap bukan kondisi yang nyaman.

“Pakan naik dua kali sekitar Rp400, harga jagung juga meningkat menjadi Rp6.700 hingga Rp7.100 per kilogram. Ini sangat memberatkan,” papar Yudianto sambil menambahkan, sebelumnya harga stabil di angka Rp26.500 di tingkat peternak (on farm).

Menurut dia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi penyerapan justru dinilai belum optimal. Saat ini, penyerapan telur untuk MBG baru mencapai 1%.

Beberapa poin evaluasi yang disampaikan antara lain:

• Frekuensi Konsumsi: Pinsar meminta penggunaan telur dalam MBG ditingkatkan menjadi 2 hingga 3 kali sepekan, dari yang saat ini rata-rata hanya sekali sepekan.
• Masalah Kebosanan: Menanggapi keluhan anak sekolah yang bosan makan telur, Pinsar menekankan perlunya perencanaan menu yang lebih baik agar tujuan perbaikan gizi menuju Indonesia Emas tercapai.
• Target Stunting: Dengan angka stunting di Indonesia yang mencapai 30%, kelebihan produksi telur seharusnya bisa dialihkan untuk program penanganan gizi tersebut.

Pengurus Pinsar Petelur Nasional, Suwardi, memaparkan data teknis terkait kelebihan pasokan (over supply):

•  Produksi Nasional: 18.000 ton per hari (setara 280 juta butir).
• Kebutuhan MBG: Jika terpenuhi semua mencapai 83,5 juta butir (saat ini baru terserap sekitar 70 juta).

“Kondisi ekonomi sedang rendah, daya beli masyarakat bawah kurang, sehingga uang yang beredar sedikit. Akibatnya, produksi telur yang melimpah ini tidak terserap pasar,” ujar dia.

Tolak Impor dan Desak Penataan Ekosistem

Pinsar dengan tegas menyatakan menolak isu impor telur. Menurut mereka, produksi nasional sudah sangat mencukupi, dan persoalan utama terletak pada buruknya koordinasi distribusi ke daerah-daerah terpencil.

Suwardi juga mendesak pemerintah untuk menata ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir dengan aturan yang berpihak pada rakyat:

1. Porsi Dominan: Peternak rakyat harus menguasai 98% pangsa pasar, sementara integrator besar hanya 2% sebagai penyeimbang.
2. Political Will: Pemerintah pusat dan daerah harus menyambungkan rantai pasok dari daerah surplus ke daerah minus untuk mencegah inflasi.
3. Harga Acuan: Memastikan harga kembali ke acuan pemerintah di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.500.

“Hanya perlu kemauan politik untuk menghubungkan distribusi ini agar tidak terjadi ketimpangan harga,” tegas Suwardi. (Iskandar)