Portalika.com [TRENGGALEK, JAWA TIMUR] – Kabupaten Trenggalek kembali meraih predikat wajar tanpa pemgecualian (WTP) yang ke-8 kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2016 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023.
Predikat ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi kepada Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara dan Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam di ruang Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis, 2 Mei 2024.
Menerima predikat ini, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara menyampaikan rasa syukurnya atas predikat WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut tersebut. “Terima kasih dan bersyukur kita berhasil mendapatkan WTP yang ke-8 kalinya secara berturut-turut,” kata Mas Syah.
Baca juga: Bupati Trenggalek Ingatkan Jangan Saling Sikut Dengan Melamar Formasi Di Dinas Lain
Semoga, sambung wakil kepala daerah ini, atas penyerahan serentak LHP atas LKPD tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur “Kedepan tata kelola keuangan kita semakin baik, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, yang ikut menerima LHP LKPD ini menambahkan, “alhamdulillah apresiasi sekali untuk yang ke-8 kalinya secara berturut turut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023,” ucapnya.
Harapan kami, sambung Samsul kedepan tentu stabilitas, transparansi dalam penyusunan APBD sekaligus pelaksanaannya. “Kemudian juga kami berharap, saudara Bupati bisa memacu kinerja OPD-OPD, sehingga WTP-nya bisa terus tercapai untuk Kabupaten Trenggalek di tahun yang akan datang,” imbuhnya.
Plt Inspektur Kabupaten Trenggalek, Anik Suwarni menambahkan, “upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pengelolaan keuangan yang semakin baik. Semakin sesuai dengan tata kelola yang benar. Kemudian menyiapkan segala sesuatunya mulai dari administrasi, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pelaporan,” ujarnya.
Sehingga sebelum BPK hadirpun, imbuh Anik “data-data sudah dipersiapkan sehingga semua sudah sesuai progres before dan after. Dengan begitu semakin kesini kita bisa melakukan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat melaporkan sesuai dengan pelaksanaan dan tepat waktu, ” lanjutnya.
Kemudian kualitas juga semakin diutamakan. Lebih-lebih saat ini semua program harus berdampak. Semua sesuai dengan pakem dari RPJMD, kemudian RKPD dan kemudian sampai kepada seluruh kegiatan harus tegak lurus pada RPJMD. Semua kegiatan harus terukur dan akuntabel.
Sehingga yang ditayangkan, data-data yang disajikan kepada BPK tidak menjadi sesuatu yang membingungkan. Kita ada suatu proses yang mensupport dan semakin mudah untuk menyelesaikannya.
“Jika ada temuan, kita bisa langsung selesaikan dengan berproges untuk diselesaikan. Sehingga dari tahun ke tahun ada progres menyelesaikan. Jika ada temuan kita bisa segera menindak lanjuti dan progres perbaikan kualitas dari tahun ke tahun makin meningkat,” ujar perempuan yang juga menjabat Asisten Administrasi Umum Sekda Trenggalek itu. (Rudi Sukamto)
Komentar