Portalika.com [MAKASSAR] – Presiden Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, Muh Zulhamdi Suhafid, menilai keputusan Megawati bisa dimaknai sebagai ekspresi jujur dari memori kolektif bangsa yang terluka, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa proses pendewasaan sejarah nasional belum selesai.
“Sikap Ibu Megawati adalah bentuk keberanian dalam mempertahankan prinsip, tetapi juga menjadi cermin bahwa bangsa kita belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. Ini menunjukkan bahwa luka sejarah, terutama terkait dinamika politik Orde Baru, masih meninggalkan residu psikologis di ruang sosial dan politik Indonesia,” ujar Zulhamdi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 8 November 2025.
Polemik terkait penolakan dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, kembali memantik perbincangan hangat di ruang publik.
Di tengah upaya rekonsiliasi nasional yang tengah digagas Presiden Prabowo Subianto, sikap Megawati dinilai mencerminkan bahwa bangsa Indonesia masih berhadapan dengan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.
Lebih lanjut Zulhamdi menegaskan jika penolakan tersebut didasari pengalaman pribadi dan sejarah keluarga besar Soekarno, maka keputusan itu berpotensi menimbulkan kesan “politik dendam” di tengah masyarakat.
“Tentu kita tidak bisa menafikan trauma masa lalu, namun bila pengalaman personal dijadikan dasar untuk menolak pengakuan terhadap jasa tokoh lain, itu berisiko menumbuhkan politik dendam yang justru menghambat rekonsiliasi nasional. Padahal, Presiden Prabowo tengah berupaya merawat persatuan dan memulihkan memori sejarah bangsa melalui pendekatan yang lebih inklusif,” ungkapnya.
Zulhamdi juga menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin bangsa dalam menyikapi tokoh-tokoh masa lalu, termasuk yang pernah berseberangan secara politik. Ia mencontohkan langkah-langkah yang pernah dilakukan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo yang berani mengakui jasa orang-orang yang berbeda pandangan, tanpa kehilangan sikap kritis terhadap sejarah.
“Seorang pemimpin sejati tidak perlu menghapus catatan kelam masa lalu, tetapi harus mampu menempatkannya dalam konteks yang objektif. Gus Dur, Taufiq Kiemas, dan bahkan Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa penghargaan terhadap jasa seseorang tidak berarti menghapus kritik atas kesalahannya. Inilah bentuk kedewasaan politik yang perlu diteladani,” ujar Zulhamdi.
Menanggapi pertanyaan apakah adil bila jasa besar Soeharto di bidang pembangunan, pangan, infrastruktur, ekonomi, dan stabilitas nasional diabaikan hanya karena kontroversi politiknya, Zulhamdi berpendapat bahwa sejarah harus dilihat secara proporsional.
“Kita tidak bisa menafikan peran besar Soeharto dalam pembangunan nasional. Kesalahan dan pelanggaran politiknya harus diakui, tetapi pencapaian konkret di bidang ekonomi dan ketahanan pangan juga patut diapresiasi. Mengabaikan seluruh jasanya hanya karena trauma politik masa lalu akan membuat bangsa ini kehilangan objektivitas sejarah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Zulhamdi menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, jika dilakukan dengan pertimbangan akademik dan moral yang matang, justru bisa menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan semata soal politik, tetapi tentang kemampuan bangsa ini untuk mengakui jasa siapapun tanpa membawa dendam sejarah. Ini akan menunjukkan kedewasaan kolektif kita sebagai bangsa yang besar bahwa bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan,” ujarnya. (rri)
Editor: Suryono
Komentar