Portalika.com [JAKARTA] – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun saat ini telah menikmati kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.
Untuk itu, keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan dan menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus mensukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.
“Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman [PKP] merupakan ide besar dari Presiden Republik Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar,” ujar Wamen PKP saat menjadi narasumber dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jumat, 29 Novemver 2024.
Baca juga: Lahan Perumahan Semakin Terbatas, Wamen PKP Dorong Pembangunan Mixed Use Building
Wamen PKP Fahri Hamzah mengakui masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.
“Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah mentargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong,” katanya.
Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.
Lebih lanjut, Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.
“Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya,” tandasnya.
Lebih lanjut Wamen PKP Fahri Hamzah, menjelaskan Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada. Beberapa hal penting dalam pemenuhan program perumahan adalah masalah tanah.
“Kita [Kementerian PKP] telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan. Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat,” katanya.
Wamen juga mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.
Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
“Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya,” katanya.
Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.
“Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan,” katanya.
Kepada kepala daerah, Wamen PKP meminta kepala daerah untuk tidak main-main dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat. Dirinya meminta Kepala Daerah mampu melayani masyarakat dengan baik dan mempermudah sejumlah peraturan bidang perumahan sehingga masyarakat bisa menempati dan memiliki rumah layak huni.
Wamen PKP menuturkan selama ini para Kepala Daerah bersaing memperebutkan hati rakyat. Namun demikian, mereka juga harus mampu melayani masyarakat dengan baik dengan cara mendukung Program 3 Juta Rumah dengan baik di lapangan.
Pada kesempatan itu, Wamen PKP juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program perumaham di daerah. Dirinya juga meminta masyarakat juga melaporkan apabila ada menemui kesulitan atau ada peraturan yang mempersulit dalam proses pembangunan perumahan.
“Kalau ada yang main-main makan itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu [pejabat yang mempersulit], ya dilaporkan saja. Bupati mana, walikota mana, sampaikan segera!” tegasnya. (Triantotus)
Komentar