Portalika.com [SUKOHARJO] – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha mendukung penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum yang melibatkan dua lembaga penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu.
Muhammad Toha, mengatakan program mitra penyelengara pemilu untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih baik untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran pemilu.
Acara Jumat, 12 September 2025 tersebut dihadiri Bawaslu Jawa Tengah serta jajaran KPU provinsi, KPU Sukoharjo dan Bawaslu Sukoharjo.
Lebih lanjut Toha mengatakan dari tahap awal sampai tahap akhir pengawasan pemilu agar efektif dan efisien, salah satu kontribusinya nanti akan menjadi pemilu yang juga baik sehingga akan memberikan dampak bahwa pemilu itu menjadi benar-benar menjadi kehendak masyarakat kehendak rakyat siapa pemimpinnya siapa wakilnya itu yang dikehendaki masyarakat atau rakyat.
“Nanti yang bener-bener sesuai dengan beberapa hal ada beberapa kekurangan yang kemarin-kemarin masih ada di sisi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ini antara lain kekurangan kewenangannya untuk mengadili atau membuat peradilan sendiri dalam hal mempercepat mungkin memutuskan para pelanggar-pelanggar netralitas TNI Polri dan uang politik,” ungkapnya.
Kemudian akan disusun revisi undang-undang pemilu. “Mungkin nanti masukkan-masukan dari diskusi ini yang benar-benar apa terjadi di lapangan karena yang biasa muncul adalah orang-orang yang kemarin berkecimpung dalam atau pemiluan dengan cara peserta maupun masyarakat ini akan menjadi bahan kami untuk mengevaluasi lagi undang-undang pemilu,” katanya.
Sementara itu, komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas dan rekrutmen penyelenggaraan itu satu yang kedua adalah terkait dengan waktu penyampaian pemahaman kepada seluruh jajaran KPU.
Ketiga tentu komunikasi konsolidasi. “Tiga hal yang menurut saya, juga ada hal yang positif yaitu untuk bagaimana kita cepat mengatasi segala persoalan termasuk ke persoalan bencana alam di pengelolaan logistik terus kemudian juga komunikasi dengan KPU untuk mencegah hal-hal yang bisa jadi mengganggu tahapan pilkada kemarin,” jelasnya. (Naharudin)
Komentar