Portalika.com [SURAKARTA] – Aksi unjuk rasa yang mengritisi kebijakan pemerintah di antaranya soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sebagainya memanas.
Karena peserta aksi yang diikuti sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Solo Raya di Jalan Adi Sucipto, depan Kantor DPRD Solo, Jateng pada Jumat, 12 Juni 2026 sore menduga dua rekannya diamankan petugas.
Terkait hal itu peserta aksi yang terdiri atas para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya melabrak Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, yang memimpin pengamanan aksi. Massa menuntut agar kedua mahasiswa tersebut dibebaskan.
Mahasiswa sempat mengepung Kapolresta untuk menyampaikan tuntutan mereka. Tak lama kemudian, dua peserta aksi yang sebelumnya diduga diamankan kembali bergabung dengan massa demonstrasi.
Menanggapi insiden itu Kapolresta Solo membantah adanya penangkapan terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Solo ini. Penjelasan itu disampaikan Catur setelah muncul dugaan dua peserta aksi diamankan aparat keamanan di tengah demonstrasi yang digelar BEM Solo Raya.
“Yang pasti tadi kita tidak menculik atau pun yang lain-lainnya, okay? Itu saja, karena kita ada kecurigaan tadi. Untuk ditanyakan berkaitan dengan barang yang dibawa ya,” papar dia di hadapan pengunjuk rasa.
Namun statemen itu tampaknya tak memuaskan para massa demonstran. Mereka tetap mempertanyakan alasan maupun esensi tindakan terhadap dua rekan mereka.
Menanggapi hal itu, Catur kembali membantah bahwa tidak ada peserta aksi yang diamankan. “Tadi sudah saya jelaskan, tidak ada yang diamankan, okay?” tegas dia sambil meninggalkan kerumunan pengunjuk rasa.
Sementara itu Kasi Humas Polresta Solo, AKP Lingga Ramadhani yang ada di lokasi aksi juga menyatakan hal senada. Dia juga menegaskan tak ada penangkapan terhadap peserta aksi selama demonstrasi berlangsung.
“Kita luruskan bahwa beredar kabar yang dinarasikan bahwa ada yang kami amankan, Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Massa aksi sudah membubarkan diri dan tidak ada satu pun yang kami amankan,” ujar dia.
Setelah situasi kembali kondusif, aksi dilanjutkan hingga petang dengan menutup Jalan Adi Sucipto dan membakar ban bekas, hingga arus lalu-lintas yang mengarah ke DPRD Solo, dialihkan masuk ke Kampung Karangasem, Laweyan, Solo dan Baturan, Colomadu, Karanganyar.
Kerahkan 490 Petugas Gabungan
Pada bagian lain Lingga menjelaskan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan DPRD Solo ini pihaknya mengerahkan 490 personel gabungan. Mereka terdiri atas unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Solo.
“Arus lalu-lintas sempat dialihkan, karena jumlah massa yang menyampaikan aspirasi cukup banyak. Ini kami lakukan untuk memperlancar arus lalu-lintas. Kami melakukan rekayasa arus lalu-lintas yang melintas di depan DPRD. Untuk kegiatan penyampaian aspirasi sampai sore berjalan aman kondusif dan tidak ada hal yang menonjol,” kata dia.
Di sisi lain aksi BEM Solo Raya sore itu menyampaikan sembilan tuntutan, terdiri atas tujuh isu nasional dan dua isu regional yang berkaitan dengan Kota Solo. Tuntutan disampaikan salah satu koordinator aksi, Dimas Muhammad Fajar, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Solo.
Tujuh tuntutan nasional yang disampaikan Aliansi BEM Soloraya yaitu:
- Menstabilkan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.
- Menolak kenaikan harga BBM yang membebani rakyat.
- Menolak pengesahan UU Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan secara berlebihan.
- Mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila tidak tepat sasaran dan membebani fiskal.
- Mengevaluasi program Koperasi Merah Putih serta mencegah politisasi kelembagaan ekonomi rakyat.
- Mengembalikan TNI dan Polri pada tugas pokok dan fungsinya demi menjamin keamanan negara serta perlindungan rakyat.
- Mendorong percepatan pengesahan UU Perampasan Aset.
Sedangkan dua tuntutan yang berkaitan dengan persoalan di Kota Solo:.
- Mendesak transparansi, audit menyeluruh, dan penyelesaian krisis pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo.
- Menolak kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai membebani sekolah swasta.
“Ada tujuh tuntutan nasional dan dua tuntutan regional yang kami usung, dan kami meminta DPRD Solo untuk merespons,” tegas Dimas.
Menanggapi aspirasi ini, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo menyatakan siap mendukung tuntutan mahasiswa. “Aspirasi dan masukan teman-teman mahasiswa, kami atas nama seluruh pimpinan dan anggota, mendukung apa yang hari ini menjadi tuntutan dan aspirasi teman-teman,” papar dia.
Dia menjelaskan untuk aspirasi terkait isu nasional akan diteruskan kepada anggota DPR RI dan Walikota Solo, Respati Ardi agar disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Soal tuntutan regional, khususnya persoalan pengelolaan sampah, DPRD Solo mengaku telah menerima masukan serupa dari mahasiswa sebelumnya.
“Beberapa waktu lalu kami sudah terima aspirasi dan audiensi teman-teman BEM UNS, dan kajian yang dibuat teman-teman sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Solo. Kami akan kawal aspirasi teman-teman ini,” tegas Budi.
Kritik Kenaikan BBM dan Pelemahan Rupiah
Dalam orasinya merekaa menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mereka menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penolakan terhadap revisi regulasi yang dinilai tak berpihak kepada rakyat.
Salah satu koordinator aksi, Dimas Muhammad mengatakan pihaknya mendesak pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat. Mereka juga menolak kenaikan harga BBM dan meminta pembatalan Undang-Undang Polri.
Berdasar pantauan di lapangan jalannya demo berlangsung semarak. Massa aksi memenuhi badan jalan sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Polisi yang berjaga di lokasi harus bekerja ekstra mengatur kendaraan yang melintas.
Peserta aksi bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan Indonesia Darurat Reformasi, BBM Naik Rakyat Tercekik, Hentikan Makan Bergizi Gratis, Harga Pangan Naik BBM Naik yang Turun hanya Moralitas Pejabat, Batalkan RUU Polri dan sebagainya.
Demonstrasi kemudian ditutup dengan pembakaran sejumlah barang di tengah Jalan Adi Sucipto sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi. (Iskandar)
Komentar