Bayangkan ketika terdapat putri dari bapak penjual bakpao keliling yang ingin mendaftar kuliah dengan jalur KIP-Kuliah, namun tertolak seleksi karena terdata dengan desil 6 keatas. Saat dia bertanya kepada orang tuanya kenapa desil keluarganya tinggi, sejak kapan dan siapa yang menilai, dan bagaimana kriteria penilaianya, orang tua nya pun tidak tahu. Keluarga hanya tau pasti bahwa keadaan kondisi ekonomi keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. Cerita seperti ini dengan berbagai versi daerah, kalangan, telah ramai menjadi keluhan yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini.
Desil adalah pengelompokan data ekonomi rumah tangga ke sepuluh kelas dengan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dimulai dengan paling bawah yaitu desil 1 (paling miskin) sampai dnegan 10 (paling sejahtera). Pengelompokan ini menjadi basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dirancang untuk menyatukan data kesejahteraan yang selama ini tercerai-berai. Idenya memang baik, tujuannya baik, untuk menyatukan kesejahteraan yang selama ini belum tersusun padu. Namun pelaksanaannya malah sebaliknya, dan permasalahan data desil inilah yang menjadi wajah patologi baru bagi birokrasi di administrasi publik kita.
Adanya diagnosis tanpa verifikasi data lebih lanjut
Patologi mulai timbul saat data tidak diulas atau diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Desil dihasilkan dari penggabungan berbagai sumber dan pemodelan statistik. Sebagai alat bantu, itu sah. Namun tidak ada tinjauan kembali terkait ekonomi dari sebuah keluarga itu salah. Karena ekonomi dari sebuah keluarga itu dapat berubah sewaktu-waktu. Kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, sakit berat, hingga kematian anggota keluarga yang selama ini menjadi tulang punggung.
Ketika angka dari pusat lebih dipercaya benar dari pada kondisi rill dilapangan, maka disitulah sudah keluar dari tujuan awal kebijakan ini dibuat. Yang pada awalnya ingin melindungi, mensejahterakan, namun terlupakan.
Beban pembuktian dikembalikan ke warga
Temuan adanya patologi lainnya yaitu adanya pembuktian keluarga tercatat tidak sesuai dengan desil yang tertera, dan harus membuktikannya sendiri. Padahal seharusnya ini merupakan tugas tindak lanjut dari pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab karena data yang dikeluarkan tidaklah akurat. Dalam praktik, warga yang harus membuktikan bahwa dirinya miskin: mengurus surat, mendatangi kelurahan, dinas sosial, lalu kembali lagi. Bagi warga pekerja harian, setiap perjalan berarti ad aongkos dan penghasilan yang hilang. Kesalahan dibuat oleh negara, namun rakyatnya lah yang harus membayar. Belum lagi petugas yang sering melemparkan pekerjaan ke petugas lain, akan semakin menelan waktu. Sekarang sudah bisa di urus melalui media online, namun hasil pembaharuan akan keluar pasca 3 bulan pengajuan pergantian desil. Jika dalam kondisi terdesak yang harus segera diperlukan data desil tersebut, maka pengajuan penurunan desilpun akan terbilang cukup sia-sia.
Algoritma yang tidak bisa digugat
Adanya tidak transparansi dan akuntabilitas dari kasus ini. Tidak jarang masyarakat mempertanyakan faktor seperti apa yang membuat keluarganya masuk ke golongan desil tertentu. Kepemilikan kendaraan, daya listrik, pengeluaran, atau hal lain. Tanpa penjelasam yang dapat dipahami, namun administratif bergerak menjadi vonis yang tidak bisa dihindari. Padahal, dalam asas pemerintahan yang baik, setiap keputusan yang menyangkut hak warga harus bisa dijelaskan dan diuji. Selain tentang persoalan sistem informasi, pemerintagh juga belum memiliki mekanisme layanan pengaduan keberatan yang baik, cepat dan jelas bagi masnyarakatnya. Sanggahan yang bisa dikeluarkan hingga berbulan-bulan sama saja dengan penolakan, karena kebutuhan akan layanan kesehatan atau pendidikan tidak bisa menunggu.
Risiko salah penargetan
Adanya fenomena yang ramai dibicarakan belakangan ini, sudah seharusnya pemeritah membenahi diri dan data yang dimiliki. Tanpa adanay data yang akurat, pemerintah akan menimbulkan patologi lainnya dengan membuat bantuan sosial salah target dan juga sasaran. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dapat terlewat, sementara pihak yang tidak memenuhi kriteria justru memperoleh bantuan. Polemik desil memperlihatkan bahwa jenis kesalahan tersebut masih menjadi tantangan dalam pengelolaan data sosial ekonomi. BPS juga menyampaikan bahwa pemutakhiran dan pengkajian data masih diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah.
Penanganan yang bisa diambil
Kritik mengenai desil bukan berarti menolak data tunggal. Sebagai masyarakat juga perlu memeiliki data yang terintegrasi, namun dengan perbaikan yang sebaiknya menjadi prioritas. Seharusnya pemerintah juga bisa menilai, bahwasannya verifikasi lapangan tidak bisa dianggap remeh. Selain itu pembaharuan data juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya saat viral saja baru mulai ada pengerjaan. Kanal pengaduan atau sanggah yang jelas, sebarluaskan informasi tersebut, sehingga mempermudah masyarakat dalam pengambilan tindakan ketika hal tersebut terjadi.
Pemerintah juga sebaiknya memberikan penjelasan mengenai penilaian penentuan desil itu seperti apa dan secara terbuka. Setidaknya, inti komponen nya bisa dimengerti oleh masyarakat. Terakhir, dalam masa sanggahan sebaiknya dalam keadaan darurat bisa diberika pilihan lain, jika kasusnya kepada orang sakit yang sangat memerlukan data desil secara cepat, maka masyarakat akan merasa sangat terbantu.
Penutup
Polemik desil yang ramai beredar tidak seharusnya berhenti pada perdebatan masuk kegolongan desil 1-10 saja, tapi persoalan yang lebih penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa kebijakan berbasis data tetap berpihak pada keadilan sosial. Desil sejatinya hanyalah alat. Ia menjadi masalah ketika alat itu dianggap lebih penting daripada tujuan yang dilayaninya. Angka boleh mendampingi kebijakan, tetapi masyarakat atau manusia dibalik angkata tersebutlah yang harus menjadi prioritasnya. (*)
Komentar