Tantangan Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi di Tengah Inflasi Tinggi
Portalika.com [SURAKARTA] – Inflasi pasca-pandemi terus menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia, menggerus daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada 2024 mencapai 3,2%, lebih rendah dari puncak 4,9% pada 2022, namun proyeksi 2025 menunjukkan potensi kenaikan hingga 3,8% akibat gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga energi. Tanpa strategi tepat, inflasi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan pendapatan nasional.
Penyebab utama inflasi pasca-pandemi meliputi gangguan rantai pasok sejak 2020, lonjakan permintaan konsumen pada 2021–2022, dan kebijakan moneter ekspansif Bank Indonesia (BI) yang meningkatkan likuiditas. “Kenaikan harga pangan dan energi menjadi pemicu utama inflasi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Kepala Ekonom BI Perry Warjiyo dalam rapat tahunan di Jakarta, 5 Juni 2025. Inflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat angka 1,68% pada 2020, naik menjadi 1,87% pada 2021, dan melonjak ke 4,9% pada 2022 sebelum stabil di 3,5% pada 2023.
Dampak Inflasi
Inflasi mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan pendapatan riil, dan meningkatkan biaya hidup, terutama bagi 40% kelompok berpenghasilan rendah. Redistribusi pendapatan juga terjadi, menguntungkan debitur namun merugikan kreditor, yang dapat memperdalam ketimpangan sosial. Pada sektor ekonomi, inflasi menciptakan ketidakpastian bagi investor, memicu kenaikan suku bunga BI (saat ini 6,25% per Mei 2025), dan menekan profitabilitas usaha, terutama di sektor manufaktur dan ritel. “Investasi turun 2,1% pada 2024 karena ketidakpastian inflasi,” ungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, 10 Juni 2025.
Strategi Mengatasi Inflasi
Untuk menekan inflasi, BI berencana mempertahankan kebijakan moneter ketat, termasuk potensi kenaikan suku bunga acuan pada kuartal III 2025. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan melalui program lumbung pangan nasional di Kalimantan dan Sumatera, yang menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dapat menekan harga beras hingga 5% pada 2026. Selain itu, program bantuan sosial, seperti BLT dan Kartu Sembako, diperluas untuk melindungi 18,8 juta keluarga rentan, menurut data Kementerian Sosial 2024.
Prospek 2025
Meski tantangan inflasi berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,2% pada 2025, didukung ekspor komoditas dan investasi infrastruktur. Namun, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memperingatkan, “Tanpa pengendalian inflasi yang efektif, target pertumbuhan 5,5% sulit tercapai, terutama jika harga energi global terus naik.” Kolaborasi antara pemerintah, BI, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan berkelanjutan.
Penulis: Lauren Asali, Nabila Nur, Yunita Diana, Mawar Anggita, Maulana Efendi, Aditya Pratama (Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi Surakarta)
Komentar