Portalika.com [MEDAN] – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai meskipun sumber daya manusia di bidang pendidikan cukup tersedia, tetapi koordinasi antar lembaga pemerintah belum berjalan optimal. Dia juga minta peran Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, maka perlu ditegaskan sinergi lintas kementerian.
“Kalau SDM-nya sebenarnya ada, yang mahir pendidikan agama juga banyak. Tapi yang belum terlaksana dengan baik itu koordinasi antara Kemensos, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan. Anak-anak harus diberi pencerahan lengkap, mulai dari moral agama hingga ilmu pengetahuan. Kita akan desak supaya kementerian terkait saling melengkapi,” tegas Marwan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat, 26 September 2025.
Selain itu, Marwan menyoroti persoalan status dan hak guru di sekolah rakyat. Ia menyebut masih ada keraguan terkait kepastian status kepala sekolah dan tenaga pendidik yang dipindahkan dari dinas pendidikan.
“Mereka masih bertanya-tanya, kalau status di dinas pendidikan hilang, bagaimana dengan hak-haknya di sini? Padahal di sana mereka punya PPG, sertifikasi, tunjangan kinerja, dan lain-lain. Di sini belum diatur. Ini harus segera ditetapkan statusnya,” jelas politisi Fraksi PKB.
Dalam kunjungannya, Marwan juga mengapresiasi kecerdasan anak-anak yang mengikuti pendidikan di Sentra Bahagia Medan. Namun ia mengingatkan bahwa masih banyak anak usia sekolah lain yang belum terjangkau, terutama yang berada di jalanan dan pasar.
“Anak-anak yang kita temui di sini sudah punya cita-cita, itu luar biasa. Tapi masih ada yang sama sekali tidak sekolah, mereka di jalanan, di pasar. Ini harus segera terdata dengan baik. Apakah mereka masuk desil satu atau dua, yang penting masuk data sehingga bisa mendapat kesempatan bersekolah,” ujarnya.
Legislator Dapil Sumut II, menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, ia mendorong agar ke depan Sekolah Rakyat di Kota Medan dapat diperluas hingga tingkat SD dan SMA.
“Kalau SDM anak-anak kita terdidik dengan baik, kemiskinan bisa kita putus mata rantainya,” katanya.
Ia juga menilai peningkatan kapasitas guru menjadi kebutuhan mendesak mengingat Sekolah Rakyat masih tergolong lembaga baru.
“Usulan peningkatan kapasitas guru itu patut. Guru harus diberi update tentang perkembangan penanganan anak di seluruh Indonesia, termasuk tantangan dan keberhasilan yang ada. Dengan begitu, ketika menghadapi anak-anak dengan kondisi spesifik, mereka sudah lebih siap,” ujarnya. (upi/rdn)
Sumber: dprri
Editor: Triantotus
Komentar