Portalika.com [JAKARTA] – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat doorstop, Senin, 20 Januari 2025.
Baca juga: Kapolri Hadir Di Tanwir I Aisyiyah, Dukung Kesetaraan Gender
Ia menambahkan kehadiran desk ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial serta memberikan saluran bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.
Jenderal Listyo juga menegaskan dengan adanya hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global.
“Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Jenderal Sigit mengemukakan, Desk Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini selalu terjadi. Persoalan-persoalan yang muncul pun tak terlepas dari kondisi dan dinamika global.
“Dan tentunya dengan desk ini kita harapkan bahwa ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya,” ungkap Kapolri di Rupatama.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan, Prof Yassierli turut memberikan apresiasi atas inisiatif Polri tersebut. Ia menilai Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan.
“Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujar Prof Yassierli.
Menteri Yassierli menambahkan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas serta daya saing industri.
“Kami harap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea, yang juga Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian luar biasa Kapolri terhadap isu-isu buruh di Indonesia. Ia bahkan menjuluki Jenderal Listyo sebagai “pemecah masalah” bagi gerakan buruh.
“Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai,” ungkap Andi Gani.
Ia juga menyampaikan Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat perhatian internasional, di mana empat negara ASEAN yakni Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina, tertarik untuk mempelajari inisiatif ini.
“Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek tenaga kerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan,” tambahnya.
Melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi industri dan pekerja. (Triantotus)
Komentar