Proses Birokrasi Tak Efektif, Alasan Rumitnya Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Luar Negeri Berakibat Pada Penegakan Hukum Jadi Lemah

banner 468x60

Portalika.com [SOLO] – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan mengukuhkan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Prof (HC-UNS) Dr Bambang Sugeng Rukmono, SH, MM, MH sebagai guru besar kehormatan Bidang Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset.

Pengukuhan akan dilakukan oleh Plt Rektor UNS, Dr Chatarina Muliana, SH, SE, MH dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Auditorium GPH Haryo Mataram, Jumat, 28 Juni 2024 hari ini.

banner 300x250

Dalam Sidang Terbuka Senat Akademik tersebut, Bambang akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema Mewujudkan Central Authority Menjadi Bagian Integrated Justice System Di Bawah Kewenangan Kejaksaan Sebagai Upaya Optimalisasi Asset Recovery.

Baca juga: 22 Gubes Di Bulan September Menambah Percaya Diri UNS Menuju WCU

Central Authority menjadi bagian dari Integrated Justice System di bawah kejaksaan untuk mengoptimalisasi perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Bahwa pengembalian aset negara dapat ditinjau dari teori kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Jika aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara maka akan memberikan kemanfaatan bagi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Rumitnya perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri salah satunya dikarenakan proses birokrasi yang tidak efektif yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah.

Beberapa negara maju yang menempatkan central authority menjadi bagian integrated justice system di bawah Kejaksaan Agung misalnya Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina.

Portalika.com/Yuni

Gagasan ini termasuk gagasan yang baru dan jika diterapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

“Kebaruan gagasan ini yakni pertama rekonstruksi kelembagaan central authority dalam rangka efektivitas penuntutan, kedua rekonstruksi kelembagaan central authority dalam asas dominus litis, asas oportunitas, dan single prosecution system serta efektivitas asset recovery di luar negeri,” terang Prof (HC-UNS) Bambang dalam konferensi pers di hadapan media di Ruang Sidang 2 Gedung dr Prakosa UNS, Kamis, 27 Juni 2024.

Dia juga akan menggarisbawahi, pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memperkuat kerja sama dan memberikan keuntungan pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Sekretaris Senat Akademik UNS, Prof Dr Mohammad Jamin, SH, MHum mengatakan, selain sabagai Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dia juga sebagai seorang akademisi.

“Selama ini dia sudah mengajar di Fakultas Hukum UNS, jadi kami bukan semata-mata memberikan gelar tapi memang dia juga sebagai seorang akademisi. Maka dari Fakultas Hukum UNS mengusulkan untuk mengangkatnya menjadi guru besar. Semoga kehadiran Prof (HC-UNS) Bambang dapat memperkuat tim pengajar di Fakultas Hukum UNS,” ujar Prof Jamin.

Plt Rektor UNS, Dr Chatarina Muliana, menambahkan, pengalaman Prof (HC-UNS) Bambang sebagai jaksa dinilai telah memenuhi syarat untuk mendapat gelar guru besar jehormatan Bidang Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset.

“Semoga dengan kehadiran Prof [HC-UNS] Bambang dapat mendukung kemajuan Fakultas Hukum UNS,” terang Dr Chatarina. (Triantotus)

Komentar