Rekonsiliasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto menandai babak baru dalam sejarah panjang partai berlambang Ka’bah itu. Setelah bertahun-tahun terbelah akibat konflik kepemimpinan, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil rekonsiliasi melalui SK Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025.
Dalam struktur baru tersebut, Mardiono tetap menjabat sebagai Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto menempati posisi Wakil Ketua Umum. Langkah ini disambut dengan janji untuk tidak melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD, serta komitmen memperbaiki hubungan antarkader di pusat maupun daerah.
Para pimpinan partai secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan dan perpecahan yang sempat mencederai marwah PPP. Dari sisi formalitas politik, inilah momentum yang lama ditunggu—partai Islam tertua di Indonesia akhirnya bersatu kembali.
Namun, rekonsiliasi hanyalah awal. Ia baru menjadi bermakna jika diikuti dengan reformasi nilai. PPP tidak sedang kekurangan pengurus, tetapi kehilangan ruh perjuangan. Selama dua dekade terakhir, partai ini terseret ke arus pragmatisme, terjebak dalam intrik elite, dan jauh dari denyut kehidupan umat yang dulu menjadi jantung perjuangannya.
Partai Ulama ke Partai Oportunis
Pada masa awal Orde Baru hingga 1990-an, PPP dikenal sebagai partai ulama-wadah kiai, cendekiawan, dan aktivis Islam yang memandang politik sebagai bagian dari ibadah. Politik kala itu bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana menegakkan keadilan dan kemaslahatan.
Namun kini, wajah PPP tampak buram. Di banyak daerah, partai ini lebih dikenal karena konflik internal ketimbang karena gagasan dan kerja sosialnya. Lambang Ka’bah yang semula melambangkan kesucian dan arah perjuangan kini kerap kehilangan makna spiritual. Politik Islam yang seharusnya menjadi etika sosial malah tereduksi menjadi sekadar strategi elektoral.
Riset M Nuryanto (UIN Sunan Kalijaga, 2023) mencatat bahwa pragmatisme politik di tubuh partai Islam telah mengikis militansi kader dan menggerus kepercayaan publik. Ideologi tersubordinasi oleh kepentingan kekuasaan.
Bila PPP tidak segera mengembalikan idealisme moral, maka rekonsiliasi ini hanya akan menjadi kompromi elite tanpa arah.
Momentum Kebangkitan Moral Politik
Kebesaran PPP tidak akan lahir dari struktur kepengurusan baru, melainkan dari keberanian moral untuk menegakkan kembali nilai-nilai Islam dalam praksis politik. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah privilese, tetapi amanah untuk menegakkan keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan kasih sayang (rahmah).
Karena itu, pemimpin ideal PPP bukan sekadar lihai bernegosiasi atau pandai berpidato, tetapi sosok yang saleh secara pribadi, adil dalam kebijakan, dan zuhud terhadap kekuasaan. Teladan ini pernah terwujud dalam diri KH Idham Chalid yang tenang dan arif, KH Masykur yang teguh pada prinsip, atau KH Jafar Badjeber yang sederhana dan dekat dengan rakyat.
Akhlak politik semacam inilah yang dahulu membesarkan PPP. Di era digital kini, rakyat tidak hanya menilai moral pribadi, tetapi juga gaya hidup, transparansi, dan keberpihakan nyata. Politik tidak lagi bisa ditutup dengan simbol dan retorika; ia harus tampil jujur, terbuka, dan berpihak pada publik.
Rekonsiliasi seharusnya menjadi momentum untuk kembali ke akar sosial partai “membela rakyat kecil”. Islam adalah agama pembebasan — membebaskan manusia dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. PPP akan kehilangan makna jika tidak berpihak pada kaum lemah: petani, buruh, nelayan, guru honorer, serta kelas menengah rentan yang kini makin terpinggirkan oleh ketimpangan ekonomi.
Partai ini perlu memperjuangkan agenda-agenda pro-rakyat yang konkret-pendidikan gratis dan bermutu, ekonomi syariah yang inklusif, pemberdayaan UMKM, serta sistem jaminan sosial yang berkeadilan. PPP harus menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar simbol, tetapi pedoman etik untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara.
Reformasi Internal: Dari Elite ke Akar Rumput
Rekonsiliasi akan kehilangan makna jika tidak disertai reformasi internal. Ada empat hal mendesak yang perlu dilakukan PPP. Pertama, demokratisasi internal–membuka ruang bagi kader muda dan perempuan agar suara akar rumput benar-benar terwakili. Kedua, Transparansi pendanaan dan rekrutmen politik–agar partai tidak lagi dikuasai oleh oligarki internal.
Ketiga, penegakan disiplin moral–dengan mekanisme etik yang tegas terhadap pejabat atau kader yang melanggar amanah publik. Dan, kaderisasi berbasis ilmu dan akhlak–bukan loyalitas sempit atau kedekatan pribadi dengan elite.
Langkah-langkah ini akan menentukan apakah rekonsiliasi PPP menjadi gerbang pembaruan atau sekadar panggung retorika. Rencana Mukernas yang akan digelar pascarekonsiliasi semestinya dijadikan forum untuk merumuskan kembali arah perjuangan partai: dari partai kekuasaan menjadi partai kebangsaan berakar pada nilai Islam dan Pancasila.
Rekonsiliasi PPP hari ini memang membawa harapan, tetapi juga menyisakan tanda tanya. Apakah langkah ini sungguh lahir dari kesadaran moral untuk memperbaiki diri, atau sekadar manuver politik menjelang pemilu berikutnya?
Sejarah menunjukkan bahwa partai Islam akan kehilangan makna bila tercerabut dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Kebesaran PPP di masa depan tidak ditentukan oleh siapa ketua umumnya, tetapi oleh sejauh mana partai ini berani kembali kepada umat, menegakkan keadilan, dan membela kepentingan rakyat miskin tanpa pamrih.
Jika PPP mampu menegakkan akhlak politik dan membangun kembali kepercayaan publik, maka partai ini akan bangkit kembali—bukan hanya di mata pemilih, tetapi juga di mata sejarah. Namun jika rekonsiliasi hanya menjadi simbol damai di permukaan tanpa reformasi nilai, maka Partai Ka’bah yang pernah menjadi kekuatan moral bangsa bisa benar-benar tenggelam di jalan sejarahnya sendiri. *
*) Yuliantoro, penulis lepas dan aktivis PPP akar rumput era Orde Baru, alumni Sosiologi UGM
Komentar