Hati-Hati Coret KPM BPNT, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Sudah Turun Di Lamongan

banner 468x60

Portalika.com [LAMONGAN, JATIM] – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Satgassus pencegahan korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pendampungan ini juga sebagai bentuk pengawasan.

Ketua Tim Budi Agung Nugraha menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan terjadi upaya penggiringan KPM untuk mengambil sembako atau Bantuan Pemerintan Non Tunai (BPNT) yang telah dipaketkan di penyedia. Padahal paket itu telah ditentukan.

banner 300x250

Tidak hanya itu, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permensos No 4 Tahun 2023 yang berakibat pada penidaklayakan terhadap KPM yang tidak mau mengambil paket sembako BPNT.

Baca juga: Bupati: Tahun 2024, Di Wonogiri Zero Stunting

“Satgasus merekomendasikan agar Kemensos RI meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi KPM agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024.

Menurutnya, Satgassus juga merekomendasikan evaluasi SDM yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan KPM menerima haknya. Caranya dengan mengatur regulasi dan mekanisme pengusulan bansos sembako BPNT dan PKH lebih akuntabel, transparan, wajar, kebijakan dan pengendalian kebijakannya di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Portalika.com/Ist

“Hal ini untuk meminimalisir peluang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghilangkan haknya KPM. Satgassus akan terus mendampingi Kemensos RI untuk memastikan penerima Bansos adalah orang yang berhak dan layak menerima,” ujarnya.

Ditambahkan Yudi Purnomo Harahap selaku anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, tim juga melakukan kegiatan monitoring pencairan dan penyaluran bansos sembako BPNT dan PKH.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi KPM di Kabupaten Lamongan untuk mencegah  terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos.

“Adapun Kabupaten Lamongan dipilih karena ditemukannya ribuan data Keluarga Penerima Manfaat yang ditidaklayakan dalam kurun waktu Juni 2023 sampai dengan Februari 2024, diduga penidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya. (Triantotus)

Komentar