Portalika.com [TRENGGALEK, JATIM] – Menggandeng Bank Jatim, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Pelataran Pasar Pon Trenggalek, Jumat, 24 November 2023.
Bupati berharap dengan adanya kartu kredit ini, pemerataan ekonomi bisa semakin inklusif lagi.
Pertanyaannya, hubungannya apa dengan pemerataan ekonomi? Bupati Trenggalek dalam kesempatan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) itu menjelaskan, selama ini pelaku UMKM yang bermodalkan minim jarang mau menerima order dari pemerintah. Hal itu dikarenakan proses pembayaran tidak bisa langsung dilakukan.
Baca juga: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek Mewisuda 28 Lansia Tangguh Kecamatan Trenggalek
Ada tempo waktu pembayaran dari pemerintah kepada pihak penyedia. Pasalnya untuk mencairkan anggaran pemerintah butuh proses penyusunan SPj. Sehingga dengan begitu butuh tempo waktu untuk proses pembayaran.
“Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini nanti akan sangat membantu para UMKM yang modalnya terbatas. Karena selama ini, tenggang waktu antara eksekusi kegiatan dengan pembayaran itu biasanya ada tempo. Jadi kalau order sesuatu UMKM nalangi dulu. Ini akhirnya yang diorder UMKM-UMKM yang punya modal,” jelas Mas Ipin.
Harapannya, sambung Bupati Trenggalek itu, nantinya ada pemerataan ekonomi biar ekonomi semakin inklusif. “Dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah Daerah, UMKM yang modalnya pas-pasan pun tidak keberatan bila diorder pemerintah. Karena pembayaran pemerintah nanti tidak lagi menunggu pencairan anggaran, melainkan menggunakan kartu kredit Bank Jatim,” jelasnya.
Jadi kalau pemerintah punya utang, itu tidak utang ke UMKM, tapi utangnya ke Bank Jatim. Dengan begitu, UMKM begitu dapat order langsung menerima uangnya. “Bila ada transaksi bisa dibayar seketika itu juga. Tinggal pembayaran Pemerintah Daerah ke Bank Jatim sekian minggu, sekian harilah. Karena kita membuat SPj ada proses waktu yang dibutuhkan,” tandas Bupati Trenggalek.
Selain me-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah, salah satu Wakil Ketua APKASI itu juga meluncurkan e-Retribusi Pasar. Retribusi pasar yang dilakukan secara elektronik. (Rudi Sukamto)
Komentar