Portalika.com [TRENGGALEK, JAWA TIMUR] – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, SE, ME dan suami, Mochammad Nur Arifin kompak meminta maaf karena masyarakat berkebutuhan khusus belum terfasilitasi maksimal saat menyalurkan hak suaranya.
Dikira tempat pemungutan berada di Kampung Inklusi yang memang dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka, justru TPS untuk difabel ini berada cukup jauh dari pemukiman. Jaraknya kurang lebih 200 meter sehingga dibutuhkan kerja lebih untuk mereka menyalurkan hak suaranya.
Kemudian TPS berada di halaman rumah orang yang masih berupa tanah sehingga jalannya kursi roda kurang maksimal.
Baca juga: Bupati Trenggalek Dan Istri Salurkan Hak Suara Di TPS 4 Surondakan, Kompleks Pendopo
Belum lagi ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena belum tercatat berdomisili di Kampung Inklusi. Salah satunya Slamet, penyandang tuna daksa yang menyatakan hanya 4 orang, termasuk dirinya difabel yang bisa menyalurkan hak suaranya.
“Alhamdulillah lancar, namun fasilitasnya kurang. Meskipun begitu saya senang bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu,” kata Slamet usai menyalurkan hak suaranya, Rabu, 14 Februari 2024.
Melihat langsung hal ini, Novita Hardini, menuturkan “tadi sebelum Mas Slamet ngomong masalah jalan, saya minta maaf berkali-kali saat mendorong mereka menggunakan kursi roda. Ternyata tidak mudah, karena masalah jalan untuk teman teman berkebutuhan khusus ini. Tentunya ini menjadikan semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi. Paling tidak disekitaran teman disabilitas ini bisa ramah bagi mereka,” ucapnya.
“Tujuan saya dan Bapak Bupati hari ini untuk memastikan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Trenggalek ini tinggi, memberikan suaranya dalam kontestasi Pemilu 2024. Termasuk melihat dan mendampingi teman teman disabilitas bisa menyampaikan hak suaranya,” jelasnya.
Kemudian Bupati Trenggalek, dalam kesempatan itu juga menegaskan “ini menjadi masukan buat kami. Dan saya mohon maaf. Ini nanti saya sampaikan ke KPU karena ini nanti juga ada gelaran Pilkada. Kepada pemerintah desa, khususnya KPPS yang tertunjuk, ke depan seharusnya memilih tempat yang dekat dengan akses mereka. Sebenarnya di kampung inklusi aksesibilitasnya bagus, ada guardril dan segala macam pendukungnya.”
Perkiraan saya tadi, sambungnya menambahkan “TPS-nya ada di sana, tapi ternyata masih berjarak sekitar 200 meter. Jadi masih butuh Eforrd. Harapan kami besok ke depan Pak RT, Pak RW itu aktif mendata para pendatang. Karena ada beberapa difabel setelah menikah, tinggal di rumah inklusi ternyata KTP masih lama dan itu belum terfasilitasi karena mereka mungkin secara akses informasi masih kurang dan sebagainya.”
Dia mengaku kekurangan itu menjadi masukan ke depan, sehingga di ajang pemilihan bisa memberi akses yang lebih bagus. “Sebenarnya kita ke sini ingin ngecek, mereka nyoblosnya bagaimana. Ternyata kondisinya cukup jauh. Makanya besok desa, kemudian RT/RW bisa lebih aktif. KPU juga sama lebih aktif terhadap teman-teman difabel,” katanya. (Rudi Sukamto)
Komentar