Komisioner KPAI Meminta Pelaku Pencabulan Dijerat UU TPKS

Update Kasus Pelecehan Guru Ngaji Di Lampung

banner 468x60

Portalika.com [JAKARTA] – Kasus dugaan pelecehan oleh oknum guru ngaji cabul akan memasuki babak baru, setelah Jumat, 24 Mei 2024 kasus ini menguak dengan bertambahnya satu korban pelapor berikut dua orang saksi dengan laporan pengaduan (LP) sudah diterima oleh Kepolisian Polres (Polres) Lampung Barat.

Dengan nomor : LP/B/39/V/2024/SPKT/ Reslambar/Polda LPG tertanggal 24 Mei 2024, kasus ini akan terus berkembang dengan munculnya pelapor-pelapor terbaru.

banner 300x250

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, memberikan statemen jumlah korban yang semakin bertambah perlu tersedia dukungan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak korban secara tercukupi.

Baca juga: KPAI Minta Tayangan Medsos Dikurangi Untuk Mencegah Perilaku Menyimpang Pada Anak

“Jangan sampai ada anak korban yang luput dari pendampingan,” jelas Dian.

Oleh karenanya perlu kolaborasi dan juga sinergi pemeritah lintas OPD, bahkan bisa melibatkan provinsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Perlu juga kehati-hatian agar identitas anak tetap terjaga, agar anak tidak mengalami reviktimisasi,” tambahnya.

Menurut Dian, Pemda juga perlu segera mengupayakan BPJS Kesehatan untuk korban, agar ada upaya pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Anak dapat tercover dengan penuh, karena korban kekerasaan berpotensi menimbulkan post-traumatic stress disorder (PTSD) atau gangguan stres pascatrauma di kemudian hari.

Selain itu perlu adanya pendampingan anak dan keluarga disertai denga edukasi ke masyarakat juga. “Agar ketika kelak ada korban kembali, dapat segera tertangani dan anak anak terhindar dari stigma,” jelas Dian.

Portalika.com/Ist

Selain itu Dian juga menyarankan agar penggunaan UU TPKS digunakan untuk menjerat pelaku.

“Termasuk memberikan pemberatan sepertiga pidana karena posisinya sebagai guru ngaji dan jumlah korban banyak,” jelas lulusan Pasca Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini.

Namun selain pidana penjara, ujarnya, perlu juga aparat penegak hukum mengakomodir hak korban atas restitusi.

Sebelumnya babak baru kasus pelecehan oknum guru ngaji ini nampaknya akan bergulir terus dengan munculnya pelapor baru. Perbuatan tersangka yang sudah dilakukan berkali-kali dan rentan waktu yang lama bukan tidak mungkin memakan korban yang berjumlah lebih banyak lagi. (Ariyanto/*)

Komentar