Serap Aspirasi Kades, PKS Siap Kawal Revisi UU Desa

banner 468x60

Portalika.com [WONOGIRI] – Anggota DPR RI FPKS daerah pemilihan Jateng 4 meliputi Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Karanganyar, Hamid Noor Yasin bertekad untuk mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa. Dia kini, turun ke desa menyerap aspirasi dari para Kepala Desa (Kades), perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat desa, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan desa.

Langkah legislator asal Wonogiri dilakukan setelah Badan Legislasi (Baleg) sepakat membawa hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR kepada Rapat Paripurna DPR RI.

banner 336x280

Menurutnya, proses selanjutnya, pembahasan RUU ini masih menunggu respons dari pemerintah dalam bentuk Surat Presiden (Surpres) yang menyatakan persetujuan untuk membahasnya bersama DPR. “Pembahasannya nanti adalah dalam bentuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari pemerintah dan dari DPR. Diharapkan berbagai pihak dapat terlibat dalam diskusi tentang¬† RUU Desa yang kemudian dimasukkan sebagai DIM dari DPR,” ujarnya, Sabtu, 8 Juli 2023.

Baca juga: Hamid Minta Pemerintah Cari Solusi Komprehensif Terhadap Beaya Tinggi Dan Indeks Kinerja Logistik Indonesia Anjlok

Hamid menyatakan meskipun Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR pada 22 November 2022 menyampaikan bahwa tidak mungkin RUU Desa ini selesai dalam periode pemerintah saat ini. Namun Hamid tetap mendorong agar tahun 2023 ini RUU Desa selesai dan disahkan sebagai legacy dari Pemerintahan Joko Widodo.

Lebih lanjut Hamid, menjelaskan terdapat 19 poin perubahan dalam RUU ini. Bukan hanya sekadar tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Hal-hal lainnya yang diatur dalam RUU Desa, antara lain pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.

Portalika.com/dok

Saat ini, ujarnya, para kepala desa dibebani oleh hampir keseluruhan kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT. “Jangan sampai kesejahteraan mereka sangat rendah selama masa jabatan mereka dan juga setelah selesainya. Padahal mereka mendapatkan amanah mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar.”

Apalagi, tegasnya, dalam RUU Desa nantinya alokasi anggaran dana desa akan ditingkatkan sebesar 20% dari dana transfer daerah. Dana desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan diawasi secara ketat pula. Oleh karena itu, Hamid menyoroti anggaran Investigasi Khusus dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa oleh Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT senilai Rp2,75 miliar pada tahun 2023 menurun menjadi Rp1,35 miliar pada tahun 2024.

Dengan adanya revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terbuka berbagai kemungkinan untuk mengembangkan berbagai konsep dan strategi pembangunan desa. Indonesia dapat mengadaptasi pembangunan desa dari negara maju, misalkan konsep OVOP (One Village One Product) dari Jepang ataupun Saemaul Undong dari Korea.

“Oleh karena itu, kami akan meminta masukan dari para ahli pembangunan desa dan juga melibatkan para pegiat pemberdayaan dan filantropi di perdesaan agar dengan revisi UU Desa ini, Indonesia semakin maju dengan Desa sebagai ujung tombaknya,” ujarnya. (Triantotus)

Komentar